[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1673de2-22cf-4a33-bfd2-f0e429aaed13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2014","number","18","year","2014","published_date","2014-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kearsipan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2014/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa. Untuk terciptanya tertib arsip di lingkungan Pemprov Sumsel, maka kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif, terpadu dan kontinyu. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan kearsipan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kebijakan umum, pengelolaan, sumber daya manusia kearsipan, kelembagaan penyelenggara, sarana dan prasarana, pembinaan, kerja sama dan peran serta masyarakat, pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, larangan,penataan dan penegakan hukum, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kebijakan kearsipan; penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip; tata cara penyusutan dan pemusnahan arsip dinamis; prosedur akuisisi; akses arsip statis; tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi; pembinaan kearsipan; pembiayaan pengelolaan kearsipan diatur dengan Peraturan Gubernur. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakangnya adalah untuk mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta menyelamatkan memori kolektif bangsa dengan menciptakan tertib arsip yang komprehensif, terpadu, dan kontinyu.

\r\n\r\n

Kebijakan ini mencakup beberapa ketentuan substansial, antara lain:

\r\n\r\n

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan daerah meliputi penyusunan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, sumber daya manusia kearsipan, kelembagaan penyelenggara kearsipan, sarana dan prasarana, pengawasan dan evaluasi, kerjasama dan peran serta masyarakat, serta pembiayaan.
Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Pemerintah provinsi harus memiliki tata naskah dinas, klasifikasi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip, serta jadwal retensi arsip.
Pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Tanggung jawab pengelolaan arsip statis berada pada SKPD yang berwenang di bidang kearsipan.
Setiap SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib menyerahkan arsip inaktif dan arsip statis kepada Badan Arsip Provinsi paling lama 1 (satu) tahun.
Pengembangan sumber daya manusia kearsipan terdiri atas arsiparis dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan.
Organisasi penyelenggara kearsipan terdiri atas lembaga kearsipan (Badan Arsip Provinsi) dan unit kearsipan pada tiap SKPD dan penyelenggara pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi wajib menyediakan anggaran biaya bagi penyelenggaraan kearsipan dalam APBD.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur larangan bagi pejabat dan pelaksana kearsipan, seperti tidak menjaga keutuhan arsip negara, menyediakan arsip dinamis kepada yang tidak berhak, memusnahkan arsip di luar prosedur, dan lain-lain.

","transitional_provisions","1. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dan wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 18 YEAR 2014
ΤΕΝΤΑNG
ARCHIVAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that archiving is organized as an effort to support government performance and development as well as to save the nation's collective memory;
that in order to create orderly archives within the South Sumatra Provincial Government, archiving needs to be organized in a comprehensive, integrated and continuous manner;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Archival Management;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 25 of 1959 on the Establishment of Level I Region of South Sumatera (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1673de2-22cf-4a33-bfd2-f0e429aaed13","actionData","errors"]