[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1553405-5b98-4471-9f22-e50f978f16aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - KEUANGAN - DAERAH
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD Tahun 2006 No.70
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah maka sesuai Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu mengatur dan menetapkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah. \n UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Keppres No. 38 Tahun 1991; Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Pepres No. 85 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2003 \n Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Asas Umum dan Struktur APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan APBD; Perubahan APBD; Pengelolaan Kas; Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus; Kekayaan dan Kewajiban; Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. \n 72 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan kerangka kerja pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah*: Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, kepala SKPKD, dan kepala SKPD.\n2. *Struktur APBD*: APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.\n3. *Penyusunan dan Penetapan APBD*: Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD. Penetapan APBD dilakukan melalui penyampaian, pembahasan, dan evaluasi oleh DPRD.\n4. *Pelaksanaan dan Perubahan APBD*: Pelaksanaan APBD didasarkan pada DPA-SKPD dan anggaran kas. Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan darurat, atau keadaan luar biasa.\n5. *Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan*: Pengelolaan kas meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, serta kas non-anggaran. Penatausahaan keuangan daerah mencakup penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.\n6. *Akuntansi dan Pertanggungjawaban*: Akuntansi keuangan daerah dilaksanakan oleh PPKD dan PPK-SKPD. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi laporan realisasi semester pertama dan laporan tahunan.","transitional_provisions","1. Semua ketentuan dalam peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap dan berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 9 OF 2006
on
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize regional financial management that is orderly, obedient to laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent, accountable, fair, appropriate, and beneficial, then according to Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management jo Article 330 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 on Guidelines for Regional Financial Management, it is necessary to regulate and stipulate a regional financial management mechanism that is a guideline and reference in the administration of government in the City of Tasikmalaya;
that based on the considerations in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation on Regional Financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1553405-5b98-4471-9f22-e50f978f16aa","actionData","errors"]