[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f155169a-baa7-4b25-9120-4950197a8ac0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004","number","03","year","2004","published_date","2004-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandung","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyelenggaraan Kerja Sama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD 2004/04 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kerja Sama
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2004. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak ketiga.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 mengatur tentang penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan lembaga pemerintah maupun swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi, serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Prinsip kerja sama meliputi persamaan kedudukan, saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling memperkuat, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Bidang kerja sama mencakup pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, pengelolaan/manajemen, asistensi teknik/advisor, pembiayaan dan pendanaan, produksi, perdagangan, agribisnis dan agroindustri, pariwisata, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan dan penyediaan lahan, jasa, bantuan kemanusiaan, dan bidang lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk kerja sama meliputi berbagai model seperti kerja sama manajemen, produksi, bagi hasil usaha, bangun-kelola-serah, dan lainnya. Setiap kerja sama yang membebani masyarakat dan Daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Walikota dapat menunjuk pejabat untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama. Rencana proyek kerja sama yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah harus diumumkan dan jika ada lebih dari satu calon investor, harus melalui proses tender. Pemerintah Daerah wajib melakukan penelitian dan penilaian terhadap proposal penawaran kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga. Kerja sama antar Daerah Otonom dan Badan/Lembaga Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Bersama, dan dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama. Kerja sama dan hubungan luar negeri harus sejalan dengan program perencanaan nasional dan tidak boleh memberatkan Daerah atau merugikan kepentingan nasional. Pembiayaan dan penerimaan dari kerja sama merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerja sama Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap masih berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.\n2. Terhadap kerja sama Pemerintah Daerah yang perikatannya tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG CITY
YEAR : 2004
NUMBER : 04
YEAR : 2004
SERIES : D

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG CITY
NUMBER : 03 YEAR 2004
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDUNG

\n\n \n \n

Considering :

that in order to implement the concept of reinventing government, and to face the free market, the Regional Government is required to be more open, and able to maximize existing potentials to obtain the greatest possible benefits for the interests of the community;
that for the implementation of the intention referred to in letter a above, cooperative ties are an appropriate effort, because they will be able to increase the utilization of assets, and maximize the authority it has to accelerate development in the region;
that in order for the implementation of these cooperative ties to achieve their objectives, it is deemed necessary to regulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f155169a-baa7-4b25-9120-4950197a8ac0","actionData","errors"]