[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f154cdfb-308d-434f-87a0-3b1e67374de6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak\r\nDaerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-12-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Pajak\r\nDaerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14, TLD/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak\r\nDaerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan\r\nterhadap masyarakat dan kemandirian daerah sesuai\r\nprinsip pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan\r\nkemampuan masyarakat, maka dalam rangka untuk\r\nmendukung penyelenggaraan dan pembangunan daerah\r\nperlu ditetapkan pajak daerah;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang\r\nmengatur tentang Pajak Daerah setelah ditetapkan\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi\r\nsehingga perlu dicabut dan disesuaikan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pajak\r\nDaerah. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam\r\nlingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada\r\ntanggal 8 Agustus 1950 );\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan\r\nUmum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas\r\nUndang-Undang Nomr 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4999);\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan\r\nPenyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3684);\r\n6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang\r\nPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)\r\nsebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan\r\nSurat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3987);\r\n7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang\r\nPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4189);\r\n8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber\r\nDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4377);\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang\r\nPertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);\r\n11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang\r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4966);\r\n12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang - Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang\r\nTata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak\r\nDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4049);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nTata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak\r\nDengan Surat Paksa Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air\r\nTanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4859);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang\r\nTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif\r\nPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor\r\n119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5161);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang\r\nJenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan\r\nPenetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh\r\nWajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5179);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang\r\nSungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5230);\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen\r\nNomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri\r\nSipil sebagai Penyidik di lingkungan Pemerintah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor\r\n4);\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor\r\n02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2008 Nomor 01);\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun\r\n2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor\r\n02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2009 Nomor 01). \n Materi Pokok Perda ini adalah: Jenis Pajak terdiri atas :\r\na. Pajak Hotel;\r\nb. Pajak Restoran;\r\nc. Pajak Hiburan;\r\nd. Pajak Reklame;\r\ne. Pajak Penerangan Jalan;\r\nf. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;\r\ng. Pajak Parkir;\r\nh. Pajak Air Tanah; dan\r\ni. Pajak Sarang Burung Walet.\r\n-Jenis Pajak sebagaimana dimaksud yang dapat dipungut\r\nberdasarkan Penetapan Bupati adalah :\r\na. Pajak Reklame;\r\nb. Pajak Air Tanah.\r\n-Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak adalah :\r\na. Pajak Hotel;\r\nb. Pajak Restoran;\r\nc. Pajak Hiburan;\r\nd. Pajak Penerangan Jalan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :\r\na. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 3 Tahun\r\n1998 tentang Pajak Hiburan. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat\r\nII Sragen Tahun 1998 Nomor 20 Seri A Nomor 02);\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun\r\n1998 tentang Pajak Reklame. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat\r\nII Sragen Tahun 1998 Nomor 21 Seri A Nomor 03);\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun\r\n1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Nomor\r\n23 Seri A Nomor 05);\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun\r\n1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan\r\nC. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998\r\nNomor 24 Seri A Nomor 06); e. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003\r\ntentang Pajak Hotel. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003\r\nNomor 6 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2003 Nomor 49 Seri A Nomor 01);\r\nf. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak\r\nRestoran. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 7 Seri A\r\nNomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003\r\nNomor 50 Seri A Nomor 02);\r\ng. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak\r\nPenerangan Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003\r\nNomor 16 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2003 Nomor 54 Seri B Nomor 03);\r\nh. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak\r\nParkir. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 17 Seri B\r\nNomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003\r\nNomor 55 Seri B Nomor 04);dan\r\ni. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pajak\r\nPengusahaan Sarang Burung Walet. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2003 Nomor 18 Seri B Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 56 Seri B Nomor 05),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 35 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Nomor 20 Seri A Nomor 02);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Nomor 21 Seri A Nomor 03);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Nomor 23 Seri A Nomor 05);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Nomor 24 Seri A Nomor 06);\n5. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 6 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 49 Seri A Nomor 01);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 7 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 50 Seri A Nomor 02);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 16 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 54 Seri B Nomor 03);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 17 Seri B Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 55 Seri B Nomor 04);dan\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 18 Seri B Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 56 Seri B Nomor 05).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini mengatur tentang pajak daerah. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah sesuai prinsip pemerataan dan keadilan, serta untuk mendukung penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Peraturan ini menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Pajak:** Peraturan ini mengatur 9 jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.\n2. **Objek dan Subjek Pajak:** Setiap jenis pajak memiliki definisi objek dan subjek pajak yang spesifik. Objek pajak adalah kegiatan atau layanan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar pajak.\n3. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:** Peraturan ini menetapkan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak untuk setiap jenis pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai atau jumlah yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, sedangkan tarif pajak adalah persentase yang dikenakan terhadap dasar pengenaan pajak.\n4. **Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak:** Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Sragen. Masa pajak untuk semua jenis pajak adalah 1 (satu) bulan kalender.\n5. **Tata Cara Pemungutan:** Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri. Peraturan ini juga mengatur penerbitan SKPD, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.","transitional_provisions","1. Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SRAGEN

REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to provide services to the community and regional independence in accordance with the principles of equality and justice by taking into account the ability of the community, then in order to support the implementation and development of the region, it is necessary to stipulate regional taxes;
that the Regional Regulation of Sragen Regency governing Regional Taxes after the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution is no longer appropriate, so it needs to be revoked and adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Sragen Regency concerning Regional Taxes.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f154cdfb-308d-434f-87a0-3b1e67374de6","actionData","errors"]