[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f14f8d51-f39f-4453-ace2-fc853a76798e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepariwisataan - penyelenggaraan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3, TLD NO.6111
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kekayaan alam, peninggalan sejarah serta seni dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Poso sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.67 Tahun 1996. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Poso, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang usaha pariwisata, bentuk usaha dan permodalan, pengusahaan, hak, kewajiban dan larangan, wewenang Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Penjelasan : 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Poso. Latar belakangnya adalah kekayaan alam, sejarah, seni, dan budaya Poso yang merupakan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan juga dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam memanfaatkan waktu luang dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis usaha pariwisata yang diatur, meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, spa, salon kecantikan/potong rambut, dan wisata religi.
Kewajiban pengusaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata.
Bentuk usaha pariwisata yang modalnya dimiliki oleh WNI dapat berupa badan usaha atau usaha perorangan, sedangkan yang modalnya patungan dengan WNA harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pengusaha pariwisata, wisatawan, dan masyarakat terkait penyelenggaraan kepariwisataan.
Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan, termasuk penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, penetapan destinasi dan daya tarik wisata kabupaten, serta pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata.
Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.
Pendanaan pariwisata yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 dikenai sanksi berupa teguran lisan, dan jika tidak diindahkan dapat dikeluarkan secara paksa dari lokasi.\n2. Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan/atau Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis (maksimal 3 kali), pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POSO
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ON
TOURISM MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the natural wealth, historical relics, and arts and culture possessed by Poso Regency as a gift from God Almighty are resources and capital for tourism development to improve the prosperity and welfare of the people;
that the freedom to travel and utilize leisure time in the form of travel is part of human rights;
that tourism development encourages equitable opportunities to do business and obtain benefits and is able to face the challenges of changes in local, national and global life;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Tourism Management;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f14f8d51-f39f-4453-ace2-fc853a76798e","actionData","errors"]