[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f14e6115-d5da-4dc1-afca-893ffa713d24","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buol","place_of_enactment","Buol","theme","Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberdayaan perempuan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/NO.7, TLD NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan; bahwa untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu, berkesinambungan melalui percepatan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Permensos Nomor 16 Tahun 2013; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: hak perempuan dan anak; peningkatan kualitas hidup perempuan; perlindungan perempuan; peningkatan kualitas keluarga; perlindungan anak; pemenuhan hak anak; standar data gender dan anak; peran serta masyarakat, dan orang tua dan/atau keluarga; pembinaan dan pengawasan; serta pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018. \n 29 halaman; Penjelasan 14 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi, melaksanakan pengarusutamaan gender, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.
Perlindungan Perempuan: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan perlindungan perempuan, mencegah tindak kekerasan, meningkatkan efektivitas layanan bagi korban kekerasan, dan melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Layanan terpadu bagi korban kekerasan meliputi penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
Peningkatan Kualitas Keluarga: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, menyediakan layanan bagi keluarga, dan menguatkan lembaga penyedia layanan.
Perlindungan Anak: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pemenuhan hak anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, serta menyediakan sarana dan prasarana. Ini mencakup pencatatan kelahiran, program wajib belajar, layanan kesehatan komprehensif, dan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan.

Peraturan ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan pojok ASI dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUOL
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUOL REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2018
CONCERNING
WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUOL,

\n\n \n \n

Considering:

that every citizen has the same rights to
lead a dignified life in accordance with
the principles of humanity, equality, and justice;
that to ensure women's empowerment and
child protection in accordance with human dignity
and to be protected from violence,
discrimination and other violations, empowerment
women and child protection must be carried out in a
integrated, sustainable manner through accelerating the fulfillment
and protection of the rights of women and children in
their personal, family, social, national
and state life;
that according to the provisions of Article 12 paragraph (2) letter b of the Law
Law Number 23 of 2014 concerning Regional
Government as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f14e6115-d5da-4dc1-afca-893ffa713d24","actionData","errors"]