[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f14566f0-fc43-4eea-92bb-ebfb919975a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba No. 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-12-10","effective_date","2013-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulukumba","place_of_enactment","Bulukumba","theme","Pemeliharaan dan Penertiban Ternak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 13 TAHUN 2013
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemeliharaan dan Penertiban Ternak
ABSTRAK:	\n \n : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga\r\nketertiban umum atas pemeliharaan hewan temak di Kabupaten Bulukumba, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 tahun 2006 tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;\r\n \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan \r\n sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban ternak\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar\r\n.Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 29\r\nTahun 1959 tentang Pembentukan \r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 8\r\nTahun 1981 tentang\r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1981 Nomor 76, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara \r\nDaerah Tingkat Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan\r\n \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 74, Tambahan\r\n \r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844\r\n. Undang-Undang Nomor 38\r\nTahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 132,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);\r\n\r\n6. Undang-Undang Nomor 18\r\nTahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 84, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5015);\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 82, Tambahan\r\n.Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 16, Tahun 1977 tentang Usaha Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n\r\n\r\n1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2004\r\nNomor 4).\r\n\r\n\r\n \n PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK\r\n\r\nBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1\r\n\r\nDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:\r\n1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.\r\n\r\n2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.\r\n\r\n3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.\r\n\r\n4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan,\r\n\r\n5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.\r\n\r\n6. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.\r\n\r\n7. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.\r\n\r\n8. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan temak tersebut.\r\n\r\n9. Penggadu adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.\r\n\r\n10. Ternpat Penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus sebagai tempat penggembalaan ternak.\r\n\r\n11. Tanda Cap adalah suatu tanda khusus (cap bakar) pada bagian tubuh ternak sebagai identitas domisili.\r\n12. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.\r\n\r\n\r\n13. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan sec�a intensif dan kontinyu dalam rangka\r\nmenmgkatkan produktifitas ternak.\r\n\r\n14. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang\r\nberkeliaran.\r\n\r\n15. Kant�r Satua1: .Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba.\r\n\r\n\r\n16. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer Badan Usaha\r\nMilik Negara/Daerah de�gan nama dan\r\nbentuk apapun, persekutuan finna, kongsi,\r\nperkumpulan, koperasi, yayasan atau\r\nlembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.\r\n\r\n\r\n1 7. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.\r\n\r\n18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah mi serta menemukan tersangkanya.\r\n\r\nBAB II PEMELIHARAAN TERNAK\r\n\r\nPasal 2\r\n\r\n(1) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan ternak.\r\n\r\n(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.\r\n\r\n(3) Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana pada ayat (2) harus jauh dari :\r\na. pemukiman penduduk;\r\nb. rumah ibadah;\r\nc. tempat pendidikan;\r\nd. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di Wilayah Kabupaten Bulukumba;\r\ne. pasar-pasar;\r\nf. terminal; dan\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n9 \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\ng. tempat-tempat keramaian lainnya.\r\n\r\n(4) Dalam hal Kandang ternak yang dekat dengan\r\n\r\n\r\n\r\nlurah/kepala desa setempat.\r\n\r\n(5) Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.\r\n\r\nPasal 3\r\n\r\n(1) Untuk menjaga keindahan dan ketertiban, pemilik ternak dilarang menempatkan kandang ternaknya di lokasi tertentu dalam wilayah kota kabupaten.\r\n\r\n(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.\r\n\r\nPasal 4\r\n\r\nDalam wilayah Kabupaten Bulukumba, pemilik temak/penggadu dilarang:\r\na. melepas /mengembalakan temak pada lokasi\r\npenghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan\r\nswasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak /rnenggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10\r\n \r\nb. melepas/mengembalakan temak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat• tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;\r\nc. melepas/rnengembalakan temak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau ternpat-ternpat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan; dan\r\nd. melepas/menggembalakan temak sehingga berkeliaran dalam kota yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota.\r\n\r\nBAB III PENERTIBAN TERNAK\r\n\r\nPasal 5\r\n\r\n( 1) Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap temak liar dan dapat ditangkap oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.\r\n\r\n(2) Petugas wajib melakukan penangkapan temak dalam hal :\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nb. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di jalan raya; dan\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n11 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nc. karena adanya pengaduan masyarakat.\r\n\r\n\r\n(3) Petugas yang melakukan penertiban/penangkapan ternak menyampaikan/mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap temak tersebut dalam Jangka waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.\r\n\r\n(4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\ndikoordinir oleh Kepala Satpol PP.\r\n\r\nPasal 6\r\n\r\n( 1) Temak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan temak yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.\r\n\r\n(2) Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka temak tersebut diluar tanggungan Pemerintah\r\nDaerah.\r\n\r\n(3) Tempat penampungan temak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satpol\r\npp\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n12\r\n \r\nPasal 7\r\n\r\n\r\n(1) Setiap. temak yang ditertibkan/ditangka sebagan�ana dimaksud dalam Pasal 5 ayat\r\n\r\nharus ditebus pemiliknya paling lama dalam t�nggang waktu 7 (tujuh) hari setelah\r\ndiumumkan.\r\n\r\n(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\r\n\r\nPasal 8\r\n\r\n\r\n(1) H.asil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik temak.\r\n\r\n(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akan dikembalikan kepada pemilik\r\ntern� setelah melalui penghitungan semua\r\nkewajiban dan administrasi pelaksanaan lelang.\r\n(3) B�sru:�ya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n13 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nPasal 9\r\n\r\n( 1) Pemilik, yang temaknya ditangkap _wajib menjaga, memelihara dan menyed1aka.t: pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan temak.\r\n\r\n(2) Segala resiko yang timbul akibat lala� d�am pemeliharaan ternak yang mengakibatL��n\r\nkerugian orang lain ditanggung oleh pemilik\r\ntemak.\r\n\r\nPasal 10\r\n\r\n\r\n( 1) Penertiban Hewan Temak oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.\r\n \r\n\r\n(2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kabupaten.\r\n\r\n(3) T�mpat penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n\r\n\r\nBABV\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12\r\nSKPD yang membidangi peternakan Satuan\r\nPolisi Pamong Praja, Camat, Lurah d�n Kepala\r\nDesa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah. \r\n \r\n\r\nKeputusan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBABIV\r\nTEMPAT PENGGEMBALAAN TERNAK Pasal 11\r\n(1) Pemerintah dapat menyediakan lahan yang dapat berfungsi sebagai kawasan penggembalaan urnum.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n14\r\n \r\nBAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN\r\n\r\nPasal 13\r\n\r\n(I) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.\r\n(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :\r\na. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;\r\nb. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;\r\nc. menyuruh berhenti seseorang dan\r\nmemeriksa tanda pengenal diri tersangka;\r\nd. melakukan penyitaan benda atau surat;\r\ne. mengambil sidik Jan dan memotret\r\nseseorang;\r\nf. memanggil orang untuk didengar dan\r\ndiperiksa sebagai tersangka atau saksi;\r\ng. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;\r\nh. mengadakan penghentian penyidikan\r\nsetelah mendapat petunjuk dari Penyidik\r\nPOLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui\r\nPenyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau\r\n1. mengadakan tindakan lain menurut\r\nhukum yang dapat dipertanggung jawabkan.\r\n\r\n(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka -serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n16\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nBAB VII\r\nSANKS! ADMINISTRASI\r\n\r\nPasal 14\r\n(1) T�rna� yang ditangkap oleh petugas dapat d1amb.Il oleh pemiliknya setelah dikenak\r\nsanksi administr�si berupa denda, deng:\r\nketentuan sebagai berikut:\r\na. untuk Ternak Besar seperti Kerbau Sapi\r\nKuda dan sejenisnya sebesar ' Rp�\r\n1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor; dan b. untuk Ternak Kecil seperti Kamb'\r\nD b mg,\r\nom a dan sejenisnya sebesar\r\nRp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor.\r\n(2)D�nda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nd1setor ke kas daerah.\r\n\r\n\r\nBAB VIII KETENTUAN PIDANA\r\n\r\nPasal 15\r\n\r\n(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pasal\r\n3 dan Pasal 4, dipidana dengan ku;ungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima\r\npuluh juta rupiah).\r\n\r\n\r\n(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n17 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nBAB IX KETENTUAN PERALIHAN\r\n\r\nPasal 16\r\n\r\n( 1) Terhadap setiap pemilik tern�k yang memelihara ternaknya sebelum d1tetap�an peraturan daerah ini, paling lambat 3 (ti�?-)\r\nbulan sejak ditetapkannya. wajib menyesuaikan pemeliharaan t.emaknya dengan peraturan daerah ini.\r\n\r\n(2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) telah lewat dan emilik ternak belum. melakukan\r\n�enyesuaian maka Pemenntah Daerah\r\nmelakukan penertiban berdasarkan\r\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n\r\nBABX PEMBIAYAAN\r\n\r\nPasal 17\r\n\r\nPembiayaan yang timbul terkait d�ngan penertiban dan penahanan temak sebagaim��\r\ndimaksud dalam peraturan daerah mi\r\ndibebankan pada APBD Kabupaten Buluku�ba\r\ndan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n18\r\n \r\nPENJELASAN ATAS\r\n\r\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 13 TAHUN 2013\r\nTENTANG\r\n\r\nPEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK I. PENJELASAN UMUM\r\nUntuk mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban di semua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan yang memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguarr/pengrusakan hewan peliharaan yang banyak berkeliaran dimana-mana sehingga dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan pemakai jalan.\r\nBerdasarkan pertimbangan tersebut , maka sudah saatnya untuk menertibkan setiapi pemilik hewan temak yang melepas dan\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n21 \r\n\r\n\r\n\r\n \r\nmengembalakan hewan ternak di tempat terlarang dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial.\r\nUntuk itu diperlukan pengaturan yang\r\nlebih tegas agar keberadaan ternak di daerah ini tetap di pelihara dengan baik oleh pemiliknya dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi warga masyarakat Kabupaten\r\nBulukumba.\r\nI. PASAL DEMI PASAL Pasal 1\r\nCukupjelas\r\n\r\nPasal 2\r\nAyat ( 1) Cukupjelas\r\n\r\nAyat (2) Cukupjelas\r\nAyat (3) Cukupj�las\r\n\r\nAyat (4) Cukupjelas\r\n\r\nAyat (5) Cukupjelas\r\n \r\n\r\nPasal 3\r\n\r\nAyat (1)\r\n\r\nCukup jelas\r\n\r\nAyat (2)\r\n\r\nCukupjelas\r\n\r\nPasal 4\r\n\r\nCukupjelas\r\n\r\nPasal 5\r\n\r\nAyat (1)\r\n\r\nCukup jelas\r\n\r\nAyat (2)\r\n\r\nCukup jelas\r\n\r\nAyat (3)\r\n\r\nCukup jelas\r\n\r\nAyat (4)\r\n\r\nCukup jelas\r\n\r\nPasal 6\r\n\r\nAyat'{l]\r\n\r\nTempat Penampungan Ternak adalah Lokasi Sementara yang digunakan untuk menampung ternak yang ditangkap oleh Petugas. Tempat\r\n\r\n\r\n\r\n22\r\n\r\n23 \r\n \r\n,·\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 16\r\n\r\nCukupjelas\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 17\r\n\r\nCukupjelas\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 18\r\n\r\nCukupjelas\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 19\r\n\r\nCukup jelas\r\n\r\n\r\n\r\nTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 8\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\n\r\nPasal 18\r\n\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor\r\n9 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan\r\nPenertiban Ternak sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2006\r\nNomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n\r\nPasal 19\r\n\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\nAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2006 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2013 ini mengatur tentang pemeliharaan dan penertiban ternak di wilayah Kabupaten Bulukumba. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban umum, keamanan, dan menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dari gangguan hewan ternak. Tujuan utamanya adalah untuk menertibkan pemeliharaan hewan ternak agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan lingkungan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kewajiban Pemeliharaan Ternak:** Setiap orang atau badan yang memelihara ternak wajib memelihara dengan baik dan mengamankannya dalam kandang atau diikat agar tidak berkeliaran. Lokasi kandang harus jauh dari pemukiman, rumah ibadah, tempat pendidikan, sumber air bersih, pasar, terminal, dan tempat keramaian lainnya. Jika kandang dekat dengan pemukiman, harus ada persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh lurah/kepala desa.\n2. **Larangan:** Pemilik ternak dilarang melepas atau mengembalakan ternak di lokasi penghijauan, reboisasi, pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, jalan-jalan, atau tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan atau mengganggu keselamatan.\n3. **Penertiban Ternak:** Ternak yang berkeliaran tanpa penggembalaan dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas. Petugas wajib melakukan penangkapan jika ternak berada di tempat terlarang, mengganggu ketertiban umum, atau ada pengaduan masyarakat. Ternak yang ditangkap akan ditampung di tempat penampungan yang dikelola oleh Satpol PP.\n4. **Penebusan Ternak:** Ternak yang ditangkap harus ditebus oleh pemiliknya dalam waktu 7 hari setelah diumumkan. Jika tidak, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui lelang terbuka.\n5. **Tempat Penggembalaan Ternak:** Pemerintah dapat menyediakan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.\n6. **Pembinaan dan Pengawasan:** SKPD terkait peternakan, Satpol PP, Camat, Lurah, dan Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.","transitional_provisions","1. Terhadap setiap pemilik ternak yang memelihara ternaknya sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya wajib menyesuaikan pemeliharaan ternaknya dengan peraturan daerah ini.\n2. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan pemilik ternak belum melakukan penyesuaian maka Pemerintah Daerah melakukan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah dikenakan sanksi administrasi berupa denda.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 13 OF 2013
CONCERNING
LIVESTOCK FARMING AND CONTROL

BULUKUMBA

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 13 OF 2013
CONCERNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

LIVESTOCK FARMING AND CONTROL

Considering: that in order to realize order and security,

REGENT OF BULUKUMBA

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 13 OF 2013
CONCERNING
LIVESTOCK FARMING AND CONTROL

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f14566f0-fc43-4eea-92bb-ebfb919975a9","actionData","errors"]