[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f141d5b9-e647-4dd8-88ff-55ea7cc2c33d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002","number","15","year","2002","published_date","2002-09-04","effective_date","2002-09-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sukabumi","place_of_enactment","Sukabumi","theme","Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Pelayanan Laboratorium - Penguji Mutu Hasil Perikanan
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD. 2002/No. 8 Seri C
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya menjaga dan menjamin mutu hasil perikanan guna\r\nmelindungi konsumen terhadap kemungkinan yang membahayakan \r\nkesehatan dan merugikan konsumen dalam perdagangan hasil \r\nperikanan, maka perlu pengaturan tentang pelayanan laboratorium \r\npenguji mutu hasil perikanan; bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan \r\nLaboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan; \n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986; Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan Nomor \r\n363/Kots/Ik.120/5/1990, 248/Menkes/SKB/V/1990, 143/Kpb/V/90; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep,01/Men/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengujian mutu hasil perikanan, pengawasan mutu hasil perikanan, retribusi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2002. \n Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1991 dicabut. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertanna Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan laboratorium penguji mutu hasil perikanan di Jawa Barat. Latar belakangnya adalah upaya menjaga dan menjamin mutu hasil perikanan untuk melindungi konsumen. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan pengujian mutu hasil perikanan.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

Semua unit pengolahan harus memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
Hasil perikanan yang akan diekspor harus dilengkapi dengan Sertifikat Mutu dan/atau Sertifikat Kesehatan.
Laboratorium melakukan pengujian terhadap contoh hasil perikanan, bahan, dan sarana penunjang.
Pengawasan mutu dilakukan terhadap hasil perikanan yang masuk dan keluar daerah.
Retribusi dipungut atas penggunaan media, bahan, dan jasa pengujian di laboratorium dan pos pengawasan.

\n\n

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pengujian. Besarnya retribusi untuk ekspor adalah 1/1000 x harga invoice x jumlah kilogram, dan untuk perdagangan dalam negeri adalah 1/1000 x harga jual x jumlah kilogram. Retribusi dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan disetorkan ke kas daerah. Dana retribusi digunakan untuk biaya operasional laboratorium, pembinaan, pengawasan, dan pemerintah kabupaten/kota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Terhadap unit pengolahan selaku wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran Retribusi tidak diberikan Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan.\n2. Terhadap keterlambatan pembayaran Retribusi yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 15 YEAR 2002
CONCERNING
RETRIBUTION FOR TESTING LABORATORY SERVICES
QUALITY OF FISHERIES PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to maintain and guarantee the quality of fisheries products in order to protect consumers against possible health hazards and losses to consumers in the trade of fisheries products, it is necessary to regulate the testing laboratory services for the quality of fisheries products;
that in order to further improve the quality testing services for fisheries products as referred to in letter a above, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation on Retribution for Testing Laboratory Services for the Quality of Fisheries Products.

In view of:

Law Number 11 of 1950 concerning the Establishment of West Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f141d5b9-e647-4dd8-88ff-55ea7cc2c33d","actionData","errors"]