[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f141c8fd-5375-455c-9385-10bbe845644b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021","number","13","year","2021","published_date","2021-05-19","effective_date","2021-05-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 13, BN 2021/NO 549; PERATURAN.GO.ID: 26 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus (SISPEK). Latar belakangnya adalah untuk mendapatkan data dan informasi emisi secara benar, akurat, dan terus-menerus, serta mengintegrasikan pemantauan emisi ke dalam sistem informasi yang terpusat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan pemantauan emisi menggunakan CEMS untuk mengintegrasikan pemantauan emisinya ke dalam SISPEK.
Tahapan pengintegrasian meliputi registrasi, pengisian data administrasi dan teknis, verifikasi, dan uji konektivitas.
Prosedur registrasi dilakukan secara daring melalui laman yang ditentukan, disertai surat permohonan integrasi kepada Direktur Jenderal.
Data administratif meliputi profil perusahaan, titik penaatan cerobong, dan sumber emisi. Data teknis meliputi referensi, profil, spesifikasi, analyzer, komunikasi, kalibrasi, dan data pendukung.
Direktur Jenderal melakukan validasi data secara daring dan dapat melakukan verifikasi langsung atau tidak langsung.
Uji konektivitas meliputi proses uji coba transfer data CEMS dari DIS penanggung jawab usaha ke server SISPEK.
Persetujuan integrasi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Data CEMS yang dikirim ke SISPEK harus memenuhi ketentuan waktu nyata (real time) dengan interval data tertentu.
Penanggung jawab usaha wajib menyampaikan laporan jika terjadi kondisi tertentu seperti kalibrasi, kondisi tidak normal, atau kerusakan CEMS.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, selain usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib CEMS, wajib mengintegrasikan ke dalam SISPEK paling lambat 1 Januari 2023.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.549, 2021
MOLFE. Industrial Emission Monitoring. Information System.

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2021
REGARDING
INDUSTRIAL EMISSION MONITORING INFORMATION SYSTEM
CONTINUOUSLY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to obtain correct, accurate, and continuous emission data and information, integrated emission monitoring is necessary;
that based on the provisions of Article 203 paragraph (6) of Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, every person in charge of a business and/or activity who carries out automatic and continuous monitoring, needs to integrate their emission monitoring into the industrial emission monitoring information

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f141c8fd-5375-455c-9385-10bbe845644b","actionData","errors"]