[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1304737-e5b6-433a-a56d-289744d7731a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024","short_title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-17","effective_date","2024-06-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e36155bc-9113-4d4e-bb05-93def7cec650","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia","short_name","Peraturan Kejaksaan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kejaksaan Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Kerja - Kejaksaan Republik Indonesia - Tahun 2024
2024
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 2, BN 2024 (297) : 4 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024
ABSTRAK:	\n \n Rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 telah berakhir, sehingga perlu disusun rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu disusun rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 2004; PP Nomor 17 Tahun 2017; PP Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 38 Tahun 2010; Perpres Nomor 52 Tahun 2023; dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017. \n Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja Kejaksaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja Kejaksaan Tahun 2024 terdiri atas: a. Buku Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024; dan b. Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2024. Renja Kejaksaan Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan Atase Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam: a. melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden; dan b. menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun masingmasing satuan kerja, bidang atau unit kerja sebagaimana Renja Kejaksaan Tahun 2024. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024. \n Lampiran file: 508 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5 sd 508). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 (Renja Kejaksaan Tahun 2024) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, mulai 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Latar Belakang dan Tujuan:

Renja Kejaksaan Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan bagi seluruh pimpinan satuan kerja (satker) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan tahun 2024.

Ketentuan Substansial:

Renja Kejaksaan Tahun 2024 terdiri atas Buku Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 dan Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2024. Renja Kejaksaan Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan Atase Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja, bidang atau unit kerja.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan Atase Kejaksaan wajib membuat Laporan Kinerja dan Anggaran secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2024. Laporan ini berisi uraian tentang keluaran kegiatan/output, hasil kegiatan/outcome, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan, dan disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.

Jaksa Agung Republik Indonesia menyusun Laporan Kinerja dan Anggaran triwulan, dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2024 menggunakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), dan penyusunan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
ON
THE WORK PLAN OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR 2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the work plan of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia for 2023 has ended, so it is necessary to prepare a work plan for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia for 2024;
that based on Government Regulation Number 6 of 2023 on the Preparation of Work Plans and Budgets, it is necessary to prepare a work plan for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia for 2024;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Prosecutor's Office Regulation on the Work Plan of the Prosecutor's Office of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1304737-e5b6-433a-a56d-289744d7731a","actionData","errors"]