[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f111487c-ec18-4979-a952-065450b2c000","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-03-26","effective_date","2014-03-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaur","place_of_enactment","Kaur Selatan","theme","Pajak Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Sarang Burung Walet
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Kaur Tahun 2014 No. 200
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n a. Burung walet yang bersarang di dalam atau di luar habitat alaminya dalam wilayah Kabupaten Kaur merupakan Sumber Daya Alam yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi peningkatan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta perlu memberikan perlindungan dan pembinaan serta pengaturan demi kelestarian populasinya;\r\n\r\nb. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet;\r\n\r\nc. Pajak Sarang Burung Walet merupakan sumber pendapatan daerah yang dpat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;\r\n\r\nd. Dalam rangka pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai sumber pendapatan daerah sebagaimana yang di jelaskan harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengatur aspek kewenangan dan tata cara pelasksanaannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; \n 1. UU Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945\r\n2. UU No. 9 Tahun 1967\r\n3. UU No. 8 Tahun 1981\r\n4. UU No. 7 Tahun 1983\r\n5. UU No. 5 Tahun 1990\r\n6. UU No. 19 Tahun 1997\r\n7. UU No. 14 Tahun 2002\r\n8. UU No. 3 Tahun 2003\r\n9. UU No. 17 Tahun 2003\r\n10. UU No. 1 Tahun 2004\r\n11. UU No. 15 Tahun 2004\r\n12. UU No. 32 Tahun 2004\r\n13. UU NO. 33 Tahun 2004\r\n14. uu nO. 28 Tahun 2009\r\n15. UU No. 12 Tahun 2011\r\n16. PP No. 27 Tahun 1983\r\n17. PP NO. 14 Tahun2005\r\n18. PP No. 58 Tahun 2005\r\n19. PP No. 38 Tahun 2007\r\n20. PP No. 69 Tahun 2010\r\n21. PP No. 91 Tahun 2010\r\n22. Permendagri No. 53 Tahun 2011 \n Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet. sebagaimana yang di maksud, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Tarif pengenaan Pajak Sarang Burung walet di tetapkan sebesar 10%. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2014. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur. Latar belakangnya adalah potensi sarang burung walet sebagai sumber daya alam yang dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan pajak sarang burung walet sebagai pendapatan daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.
Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutangnya Pajak Daerah (SPTPD) paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, tahun pajak, saat pajak terutang, penetapan pajak, pemungutan pajak, surat tagihan, pembayaran dan penagihan pajak, kedaluwarsa penagihan, keberatan dan banding, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.\n","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Kaur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344011/perda-kab-kaur-no-1-tahun-2024","e8a516aa-6912-46dd-8ed7-90d804eb9a44","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAUR
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2014
CONCERNING
SWALLOW'S NEST TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAUR,

\n\n \n \n

Considering:

that the swallows nesting inside and/or outside their natural habitat within the Kaur Regency are Biological Natural Resources that have the potential to be developed and utilized for the improvement of Development and public welfare and it is necessary to provide protection and guidance as well as regulation for the sustainability of their population;
that based on Article 2 paragraph (2) letter i of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is stated that one type of Regency/City Tax is Swallow's Nest Tax;
that Swallow's Nest Tax is a source of Regional Revenue that can be relied upon to finance the administration of Governmental affairs, Development and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f111487c-ec18-4979-a952-065450b2c000","actionData","errors"]