[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1085c20-0ff4-4157-a5f5-77b0b1e553a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-06-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA-MIKRO-KECIL-DAN-MENENGAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3, TLD/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki\r\nperan penting dalam menopang laju pertumbuhan\r\nekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga\r\nkerja sehingga dapat mengurangi terjadinya\r\npengangguran di daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang\r\nUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang\r\nPembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa;\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang\r\nSistem Perencanaan Pembangunan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang–Undang Nomor 12\r\nTahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4844);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat\r\ndan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4438);\r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang\r\nPengesahan Internasional Convenant On Economic,\r\nSocial and Cultural Rights (Kovenan Internasional\r\ntentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4557);\r\n7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional\r\n2005-2025;\r\n8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang\r\nUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor\r\n93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);\r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5038);\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997\r\ntentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3718);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998\r\ntentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha\r\nKecil (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3743);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\ntentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\ntentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara\r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;\r\n15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang\r\nPengesahan, Pengundangan dan Penyebar Luasan\r\nPeraturan perundang-undangan.\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik\r\ndilingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4);\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2\r\nTahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang\r\nMenjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008\r\nNomor 01);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7\r\nTahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun\r\n2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor\r\n07);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2\r\nTahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSragen Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009\r\nNomor 01);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13\r\nTahun 2011 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSragen Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011\r\nNomor 06); \n Materi Pokok Perda ini adalah: -Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan :\r\na. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi;\r\nc. kebersamaan;\r\nd. efisiensi berkeadilan;\r\ne. berkelanjutan;\r\nf. berwawasan 1ingkungan;\r\ng. kemandirian;\r\nh. keseimbangan kemajuan; dan\r\ni. kesatuan ekonomi nasional.\r\n(1) Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan\r\nmengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian\r\ndaerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.\r\n(2) Pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan untuk:\r\na. memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat menjadi\r\nusaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;\r\nb. meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah agar\r\ndapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;\r\nc. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil\r\ndan menengah menjadi usaha yang berdaya saing tinggi;\r\nd. meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah agar\r\ndapat mengembangkan kegiatan usahanya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sragen dalam rangka membangun perekonomian daerah yang berkeadilan berdasarkan demokrasi ekonomi. Latar belakangnya adalah peran penting UMKM dalam menyerap tenaga kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan UMKM, termasuk merumuskan kebijakan operasional, melakukan perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM. Pemerintah daerah juga bertugas memajukan UMKM agar dapat bersaing di pasar, membina kelembagaan dan ketatalaksanaan UMKM, meningkatkan produktivitas, memberikan fasilitas dan pembiayaan, serta membantu akses pemasaran.

Kriteria UMKM:

Peraturan ini menetapkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria ini dapat diubah sesuai perkembangan perekonomian dengan Peraturan Bupati.

Perlindungan UMKM:

Perlindungan UMKM dilakukan melalui kebijakan penentuan peruntukan tempat usaha, mempermudah akses pendanaan, memfasilitasi perolehan bahan baku, meningkatkan kualitas dan daya saing produk, memperluas akses pasar, mempertahankan kegiatan usaha yang khas, mengutamakan produk UMKM, dan memberikan kesempatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan UMKM:

Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan advokasi hukum. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM. Pengembangan dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong kewirausahaan, memfasilitasi pembentukan usaha sejenis, menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi permodalan, dan memajukan usaha kreatif padat karya.

Kemitraan:

Kemitraan dilakukan antara UMKM dengan usaha menengah dan besar melalui berbagai pola seperti inti-plasma, sub kontrak, waralaba, dan bentuk kemitraan lainnya. Kemitraan juga mencakup alih teknologi, peningkatan posisi tawar, dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat.

Hak dan Kewajiban UMKM:

UMKM berhak memperoleh perlakuan yang sama, keamanan, fasilitasi, dan advokasi hukum. UMKM berkewajiban memproduksi/mendistribusikan barang/jasa yang sesuai peraturan, melayani konsumen dengan jujur, memberikan informasi yang benar, melakukan usaha di lokasi yang ditetapkan, melengkapi perizinan, dan menjaga lingkungan hidup.

Peran Dunia Usaha:

Usaha besar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM melalui pembiayaan, pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Insentif dan Kemudahan:

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi UMKM dan usaha besar yang bermitra dengan UMKM, seperti pengurangan pajak/retribusi, dana stimulan, bantuan modal, penyediaan data/informasi, sarana/prasarana, lahan/lokasi, bantuan teknis, dan percepatan perizinan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 23 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 26 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
ON
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SRAGEN,

COPY

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that micro, small, and medium enterprises have an important role in supporting the rate of regional economic growth by absorbing a lot of labor so as to reduce unemployment in the region; \n that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Sragen Regency on Micro, Small, and Medium Enterprises. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Province of Java; \n Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1085c20-0ff4-4157-a5f5-77b0b1e553a6","actionData","errors"]