[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f101c478-0adc-4b1a-a3d5-46d6c9193099","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi \r\nPenyelenggaraan Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jember","place_of_enactment","Jember","theme","Fasilitasi \r\nPenyelenggaraan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pesantren
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LN Kab. Jember Tahun 2024 No. 3 / https://jdih.jemberkab.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Fasilitasi \r\nPenyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n bahwa pesantren di Kabupaten Jember perlu \r\ndikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan\r\nfasilitasi penyelenggaraan pesantren yang\r\nmengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan \r\nhukum masyarakat serta menempatkan pengaturan\r\nhukumnya dalam kerangka peraturan perundang \r\nundangan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional;\r\nc. bahwa Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan \r\nkewenangannya memiliki tanggung jawab untuk\r\nmelakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren\r\nsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 18 \r\ntahun 2019 tentang Pesantren;\r\n \n ldasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU 12/1950; UU 20/2003; UU12/2011; UU 23/2014; UU18/2019; PP 55/2007; PP 48/2008; PP 17/2010; PP 12/2017 ; PP12/2019; PERPRES 82/2021; PERMENDAGRI 32/2021; PERMENDAGRI 80/2015; PERMEN AGAMA 13/2014; PERMEN AGAMA 18/2014 \n peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren. \r\nRuang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang \r\nFasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:\r\na. penyelenggaraan dan kategori pesantren;\r\nb. tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren; \r\nc. pendanaan;\r\nd. partisipasi masyarakat; \r\ne. pelaporan; dan \r\nf. ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan\r\npaling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan\r\nDaerah ini diundangkan. \n jumlah 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab untuk melakukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan dan kategori pesantren, pembentukan tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pelaporan. Pesantren dikategorikan menjadi pesantren salaf dan pesantren khalaf berdasarkan penyelenggaraannya. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa mekanisme hibah, pengembangan kompetensi asaatidz dan tenaga kependidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan.

Pendanaan fasilitasi pesantren bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan program dan pembiayaan, memberikan laporan dan masukan, serta mendukung kegiatan pesantren.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEMBER
THE PROVINCE OF EAST JAVA

JEMBER REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2024
ON
FACILITATION OF PESANTREN ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEMBER,

\n\n \n \n

Considering :

that to support, strengthen the function of pesantren as an educational, da'wah, and community empowerment institution and to ensure the contribution of the Jember Regency Regional Government to pesantren, it is necessary to regulate the facilitation of pesantren implementation in accordance with its traditions and uniqueness;
that pesantren in Jember Regency needs to be developed and empowered through a policy of facilitating the implementation of pesantren that accommodates developments, aspirations and legal needs of the community and places its legal arrangements within the framework of laws and regulations that are integrated with national policies;
that the Jember Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f101c478-0adc-4b1a-a3d5-46d6c9193099","actionData","errors"]