[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0f8278a-cd15-47d0-aac1-508967fc3cf7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pasar tradisional sangatlah penting bagi\r\nmasyarakat sekitar, namun apabila pengelolaan dan\r\npenataan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan\r\ntoko modern tidak merata akan membuat salah satu dari\r\npasar tersebut merasa dirugikan dan pada akhirnya terjadi\r\npada penurunan omzet pada pasar tradisional;\r\nDengan kondisi saat ini keberadaan pasar\r\ntradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah\r\nmengalami keterdesakan dengan berkembangnya pusat\r\nperbelanjaan dan toko modern sehingga diperlukan\r\nperlindungan terhadap pasar tradisional serta penataan\r\npusat perbelanjaan dan toko modern agar mampu\r\nberkembang secara serasi, saling memerlukan, saling\r\nmemperkuat dan saling menguntungkan;\r\nUntuk memberikan landasan hukum dalam\r\npelaksanaan upaya perlindungan, penataan, dan\r\npemberdayaan terhadap pasar tradisional, pusat\r\nperbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Soppeng\r\ndiperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan\r\npasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar\r\nTradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan\r\nPraktek monopoli dan Persaingan usaha tidak Sehat\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor\r\n33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3817);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang\r\nPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3821);\r\n5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang\r\nPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4724);\r\n6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha\r\nMikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4866);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern;\r\n10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan\r\nPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan\r\nToko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman\r\nPenataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern. \n PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN\r\nLOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN\r\nWAKTU PELAYANAN\r\nKEMITRAAN USAHA\r\nPERIZINAN\r\nPELAPORAN\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nKEWAJIBAN DAN LARANGAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 88).\n2. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Tokoh Modern (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan koperasi. Kebijakan ini mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak merugikan pasar tradisional dan UMKM, serta menjamin kemitraan yang adil antara pelaku usaha. Peraturan ini mencakup penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, termasuk lokasi, jarak, dan waktu pelayanan. Pendirian toko modern, khususnya minimarket, diutamakan bagi pelaku usaha lokal. Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam pendirian usaha perdagangan. Peraturan ini juga mengatur kewajiban perizinan (IUPPT, IUPP, IUTM) dan pelaporan bagi pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Kemitraan antara pusat perbelanjaan/toko modern dengan UMKM diprioritaskan, termasuk pemasaran produk lokal. Penyelenggara pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern memiliki kewajiban seperti menjalin kemitraan, meningkatkan mutu pelayanan, menjaga kebersihan, dan menyediakan fasilitas yang memadai. Terdapat larangan terkait monopoli, penjualan barang berbahaya, dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin.","transitional_provisions","1. Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPPT berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n4. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n5. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUPPT, IUPP, dan IUMT, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi, persyaratan gedung dapat diberikan IUPPT, IUPP, dan IUMT sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n6. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket, Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.\n3. Pembekuan Izin Usaha apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.\n4. Pencabutan Izin Usaha dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ON
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that traditional markets are very important for the surrounding community, but if the management and structuring between traditional markets, shopping centers and modern stores are not evenly distributed, one of the markets will feel disadvantaged and ultimately there will be a decrease in turnover in traditional markets;
that with the current conditions, the existence of traditional markets and micro, small and medium enterprises is under pressure with the development of shopping centers and modern stores, so it is necessary to protect traditional markets and structure shopping centers and modern stores so that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0f8278a-cd15-47d0-aac1-508967fc3cf7","actionData","errors"]