[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0f27004-5ad0-4269-a737-c9afe00bba35","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jdih
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LN Kab. banyuwangi Tahun 2024 No. 1 /https://jdih.banyuwangikab.go.id
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:	\n \n bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum\r\nmerupakan sarana bagi masyarakat untuk mengakses\r\nkebutuhan informasi hukum yang harus dikelola sesuai\r\ndengan perkembangan teknologi informasi; \r\n c. bahwa produk hukum daerah mengenai Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum perlu dilakukan\r\npenyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi\r\ndan komunikasi sehingga dapat mengakomodir inovasiinovasi\r\nyang\r\nada;\r\n \n dasar hukum: pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU 12-1950; UU 14/2008; UU 25/2009; UU 12/2011; UU 23/2014; Perpres 33/2012; \n peraturan ini mengatur mengenai pembentukan jaringan dokumentasi dan informsi hukum (JDIH) meliputi: pembentukan; kelembagaan; pengelolaan; hak kewajiban dan sanksi; pembinaan dan pengawasanpenghargaan; pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024. \n Pada saat Peratuan Daerah ini mulai berlaku, Peratuan Bupati Banyuwangi\r\nNomor 14 Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi \r\nHukum Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun\r\n2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus\r\nditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n \n jumlah 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 14).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Banyuwangi. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai wujud ketatapemerintahan yang baik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan JDIH oleh Pemerintah Daerah.
Kelembagaan JDIH yang terdiri dari Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN dalam bentuk Sekretariat JDIH, dengan Koordinator JDIH adalah Pemerintah Daerah.
Pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh Koordinator JDIH, meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum, pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan perpustakaan hukum.
Hak dan kewajiban Koordinator JDIH dan Anggota JDIH, termasuk kewajiban mengintegrasikan informasi hukum, menyediakan menu JDIH pada website instansi, dan menganggarkan biaya pengelolaan pelayanan JDIH.
Peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH.
Pembinaan dan pengawasan oleh Koordinator JDIH terhadap Anggota JDIH.
Pemberian penghargaan kepada Anggota JDIH atas inovasi dalam pengelolaan JDIH.
Pendanaan kegiatan JDIH yang menjadi tanggung jawab Koordinator JDIH dan Anggota JDIH.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Anggota JDIH yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan diberikan sanksi administratif berupa:\n a. teguran lisan; dan\n b. teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUWANGI
PROVINCE OF EAST JAVA

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANYUWANGI REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ON
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUWANGI,

\n\n \n \n

Considering:

that the public has the right to communicate and obtain information in order to develop their personal and social environment and has the right to seek, obtain, possess, store, process, and convey information using all types of channels available;
that the Legal Documentation and Information Network is a means for the public to access legal information needs that must be managed in accordance with the development of information technology;
that regional legal products regarding the Legal Documentation and Information Network need to be adjusted to the development of information and communication technology so that they can accommodate existing innovations;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0f27004-5ad0-4269-a737-c9afe00bba35","actionData","errors"]