[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0ef9c53-92d7-4d5d-a91f-71ac965c1046","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-05-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-JEMBRANA-RETRIBUSI-PERSETUJUAN-BANGUNAN-GEDUNG
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan pertimbangan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, adanya perubahan nomenklatur jenis retribusi dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur ketentuan pada:\r\nBAB I Ketentuan Umum;\r\nBAB II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;\r\nBAB III Golongan Retribusi;\r\nBAB IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Persetujuan Bangunan Gedung;\r\nBAB V Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif;\r\nBAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\nBAB VII Pemungutan Retribusi;\r\nBAB VIII Penentuan Pembayaran dan Penagihan;\r\nBAB IX Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Penagihan;\r\nBAB X Sanksi Administratif;\r\nBAB XI Insentif Pemungutan;\r\nBAB XII Pemeriksaan;\r\nBAB XIII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;\r\nBAB XIV Keberatan;\r\nBAB XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\nBAB XVI Penyidikan;\r\nBAB XVII Ketentuan Pidana;\r\nBAB XVIII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. \n Isi 21 Halaman, Penjelasan 3 Halaman, Lampiran 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 2 huruf a, dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 29);\n2. Ketentuan Pasal 1 angka 16 sampai dengan angka 18, Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 33 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), dan ayat (6), Pasal 101 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 105 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Pasal 113 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 114 ayat (1), Pasal 117 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 123 ayat (4) huruf a dan huruf b, Pasal 129 ayat (5) huruf d, Pasal 137 ayat (2) huruf c, Pasal 142 huruf a dan huruf b, Pasal 145 ayat (2), dan ayat (4) huruf b, Pasal 147 ayat (1) huruf d dan ayat (5), Pasal 176 ayat (1), Pasal 177 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 179, Pasal 183 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14), dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 57).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Jembrana. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian nomenklatur retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi PBG untuk meningkatkan pelayanan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemungutan retribusi PBG. Ketentuan substansial mencakup:\n\n- **Objek Retribusi:** Penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung baru, bangunan yang sudah terbangun tanpa PBG/SLF, dan perubahan PBG (fungsi, lapis, luas, tampak, spesifikasi komponen, perkuatan, pelestarian bangunan cagar budaya, atau perbaikan di kawasan cagar budaya).\n- **Subjek Retribusi:** Orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Daerah.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan harga satuan retribusi PBG, dengan formula yang mempertimbangkan luas total lantai, indeks terintegrasi, dan indeks bangunan gedung terbangun.\n- **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif:** Menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF, termasuk penerbitan dokumen, inspeksi, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.\n- **Struktur dan Besaran Tarif Retribusi:** Ditetapkan berdasarkan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi, dengan formula yang mempertimbangkan luas lantai, indeks lokalitas, standar harga satuan tertinggi, indeks terintegrasi, dan indeks bangunan gedung terbangun.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi PBG yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEMBRANA
PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING
LOCAL FEE FOR BUILDING APPROVAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEMBRANA,

Considering:

that the Local Fee for Building Approval is an important source of local revenue to finance the administration of local government and improve services to the community, based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability, taking into account the potential of the region;
that with the change in nomenclature of the type of local fee from the Local Fee for Building Permit to the Local Fee for Building Approval, it is necessary to make adjustments to improve service processing in fulfilling building approval;
that Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Certain Licensing Local Fees, specifically those governing Building Permits, is no longer in accordance with current

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0ef9c53-92d7-4d5d-a91f-71ac965c1046","actionData","errors"]