[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0db74b0-bc2a-44de-b9c3-451af5746574","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 16 Tahun 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011-2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011-2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA - TATA RUANG - WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2011-2031
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2013/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011-2031
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Batang Hari dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;\r\nDalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;\r\ndengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahunu 2021-2031. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.34 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; \n Perda ini mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031; meliputi; Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat; Kelembagaan, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata RUang Wilayah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2003 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 92 hlmn; 1 pnjlsan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Batang Hari sebagai daerah industri berbasis pertanian, pariwisata, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan pertambangan sebagai sektor potensial secara optimal yang berwawasan lingkungan; penciptaan peluang investasi pada kegiatan industri; peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan pertanian dan pertambangan, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu; penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi; peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan negara; serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Strategi yang digunakan meliputi peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pertambangan, peningkatan pelayanan infrastruktur, penguatan fungsi lindung, dan pengembangan pariwisata daerah.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan:\r\n a. Yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.\r\n b. Yang tidak sesuai, jika belum ada pembangunan, izin disesuaikan. Jika sudah ada pembangunan, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian. Jika penyesuaian tidak memungkinkan, izin dapat dibatalkan dengan penggantian yang layak.\r\n3. Pemanfaatan ruang tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan.\r\n4. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.\r\n2. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN OF BATANG HARI REGENCY
YEAR 2011 - 2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

Considering:

that to direct development in Batang Hari Regency by utilizing regional space efficiently, effectively, harmoniously, in balance, and sustainably in order to improve community welfare and security, it is necessary to prepare a Regional Spatial Plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the Regional Spatial Plan is a direction for development investment locations implemented by the government, community, and/or business world;
that with the enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan, it is necessary to elaborate it into the Regional Spatial Plan of the Regency;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0db74b0-bc2a-44de-b9c3-451af5746574","actionData","errors"]