[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0d92576-d3c4-4634-8b29-789d25d0c7d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011","number","23","year","2011","published_date","2011-04-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 23, LN. 2011 No. 44, TLN No. 5209, LL SETNEG : 14 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam memantapkan sinergitas antara pusat dan daerah. Hal ini dilakukan dengan mengatur peran gubernur dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, yang sebelumnya belum diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara gubernur dan instansi terkait, termasuk pembentukan forum koordinasi pimpinan daerah. Gubernur memiliki tugas koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Gubernur juga memiliki wewenang untuk mengundang rapat, memberikan penghargaan atau sanksi, dan melantik pejabat daerah. Selain itu, peraturan ini memperjelas peran kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada sekretaris gubernur.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati/walikota yang tidak hadir dalam koordinasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Jika setelah peringatan kedua bupati/walikota tetap tidak hadir, gubernur dapat mengusulkan untuk tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan kepada kabupaten/kota tersebut.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/87158/pp-no-33-tahun-2018","e8247df6-332d-4346-8a13-d390bff3e154","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5027/pp-no-19-tahun-2010","4c3fe81f-d6db-4f4c-9839-8d5d6c0d9b0d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2011
CONCERNING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 19 OF 2010
CONCERNING PROCEDURES FOR IMPLEMENTING DUTIES AND AUTHORITIES AND
FINANCIAL POSITION OF GOVERNORS AS GOVERNMENT REPRESENTATIVES IN PROVINCIAL AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to improve the role of governors as Government representatives, especially in order to strengthen the synergy between the central and regional governments, it is necessary to have regulations regarding the role of governors in the implementation of government administration coordination;
that Government Regulation Number 19 of 2010 concerning Procedures for Implementing Duties and Authorities and Financial Position of Governors as Government Representatives in Provincial Areas has not explicitly regulated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0d92576-d3c4-4634-8b29-789d25d0c7d4","actionData","errors"]