[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0d6b722-f91e-4e2a-a062-d377c8348154","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-12-02","effective_date","2013-12-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Anak
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak perlu dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah; bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Boyolali, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perlindungan Anak; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan\r\nPerempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tAsas, Tujuan Dan Ruang Lingkup\r\nBab III \tHak Dan Kewajiban Anak\r\nBab IV \tKewajiban Dan Tanggung Jawab\r\nBab V \tPenyelenggaraan Perlindungan Anak\r\nBab VI \tPeran Serta Masyarakat\r\nBab VII \tForum Anak\r\nBab VIII \tGugus Tugas Daerah Layak Anak\r\nBab IX \tLarangan\r\nBab X \tPembinaan Dan Pengawasan\r\nBab XI \tSanksi Administrasi\r\nBab XII \tKetentuan Penyidikan\r\nBab XIII \tKetentuan Pidana\r\nBab XIV \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013. \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Perlindungan Anak Bidang Agama: Menjamin setiap anak dapat beribadah menurut agamanya dengan dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan lembaga sosial.
Perlindungan Anak Bidang Kesehatan: Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif bagi anak, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Perlindungan Anak Bidang Pendidikan: Pemerintah daerah menjamin program wajib belajar minimal 9 tahun dan melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan Anak Bidang Kesejahteraan Sosial: Pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak tereksploitasi, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban HIV/AIDS, anak korban penculikan, anak yatim piatu, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah.
Perlindungan Anak bagi Pekerja Anak: Mengatur persyaratan dan larangan terkait pekerja anak, termasuk larangan memperkerjakan anak di bawah umur tertentu dan perlindungan terhadap eksploitasi.
Sarana dan Prasarana: Pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan pendidikan bagi anak.
Perwalian dan Pengangkatan Anak: Mengatur proses perwalian dan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak.

\n\n

Peran serta masyarakat diatur melalui penyediaan rumah aman, pendirian panti asuhan, pemberian bantuan hukum, dan pengawasan terhadap aktivitas anak. Forum anak difasilitasi sebagai representasi anak di daerah, dan Gugus Tugas Daerah Layak Anak dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah layak anak.

\n\n

Peraturan ini juga mencakup larangan bagi penyelenggara usaha tempat hiburan dan penginapan untuk menerima atau menyewakan kamar kepada anak di bawah umur tanpa pendampingan yang sesuai.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 54, dan Pasal 55 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n3. Perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 14 OF 2013
ON
CHILD PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that children are a mandate and gift from God Almighty, in whom inherent dignity and status as a whole human being, so that children need to be protected their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity;
that based on Law Number 23 of 2002 on Child Protection and Government Regulation Number 38 Year 2007 on the Division of Governmental Affairs between the Central Government, the Provincial Regional Government, and the Regency/City Regional Government, child protection is a governmental affair that must be carried out by the regional government;
that in order to realize the provision of protection for children and provide legal certainty in the implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0d6b722-f91e-4e2a-a062-d377c8348154","actionData","errors"]