[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0d44c1b-b6d7-4d53-8e00-b82dba3dbf84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015","number","27","year","2015","published_date","2015-04-20","effective_date","2015-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9d2fe43d-cb18-4a0d-a9a8-31a5dbd9538d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara","short_name","Perka LAN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Lembaga Administrasi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - jabatan fungsional analis kebijakan
2015
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 27, BN 2015 (1225): 5 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara TENTANG Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
ABSTRAK:	\n \n Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dilakukan untuk menciptakan kepastian pola karir sekaligus menjamin pengembangan kemampuan profesional Analis Kebijakan. Bahwa penilaian kualitas hasil kerja Analis Kebijakan ditujukan untuk terciptanya jaminan kualitas profesi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 4 Tahun 1996; PP Nomor 97 Tahun 2000; PP Nomor 98 Tahun 2000; PP Nomor 99 Tahun 2000; PP Nomor 53 Tahun 2010; Kepres Nomor 87 Tahun 1999; Perpres Nomor 57 Tahun 2013; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013; Perka LAN Nomor 14 Tahun 2013; Perka LAN Nomor 31 Tahun 2014; Perka LAN Nomor 32 Tahun 2014; Perka LAN Nomor 33 Tahun 2014; Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014. \n Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pedoman digunakan sebagai acuan bagi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015. \n Lampiran file: 111 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5; lampiran hlm 5 sd 111) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan menetapkan pedoman pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan penilaian kualitas hasil kerja. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan standar bagi pejabat yang berwenang dalam membina dan menentukan karier Analis Kebijakan, serta menetapkan standar dan cara penilaian angka kredit hasil kerja Analis Kebijakan. Pelaksanaan JFAK mencakup pengangkatan, kenaikan pangkat dan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian. Penilaian kualitas hasil kerja meliputi unsur utama (pendidikan, kajian dan analisis kebijakan, pengembangan profesi) dan unsur penunjang. Uji kompetensi dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar kompetensi JFAK. Analis Kebijakan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap tahun, dan pengumpulan Angka Kredit dari sub unsur kajian dan analisis kebijakan dan pengembangan profesi.","transitional_provisions","sanctions","Analis Kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit yang ditetapkan dalam SKP dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nNo.1225,2015 LAN. Policy Analyst Functional Position.
And Assessment of Work Result Quality.
Implementation. Guidelines.

REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE ADMINISTRATION AGENCY
NUMBER 27 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONAL POSITION OF ANALYST
POLICY AND QUALITY ASSESSMENT OF WORK RESULTS OF ANALYSTS
POLICY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE ADMINISTRATION AGENCY,

\n\n \n \n

Considering :

that the development of the Policy Analyst Functional Position is carried out to create certainty in career patterns while ensuring the development of the professional capabilities of Policy Analysts;
that the assessment of the quality of work results of Policy Analysts is aimed at creating a guarantee of the quality of the legal profession Policy Analyst Functional Position;
that in order to have the same standards and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0d44c1b-b6d7-4d53-8e00-b82dba3dbf84","actionData","errors"]