[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0c85c8f-3f96-4e3b-b33c-9e128723ce37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa, bpd, dendahara desa, pembantu bendahara desa dan pegaai syara'","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-03-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa, bpd, dendahara desa, pembantu bendahara desa dan pegaai syara'","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, BENDAHARA DESA, PEMBANTU BENDAHARA DESA DAN PEGAWAI SYARA’
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun 2012 nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa, bpd, dendahara desa, pembantu bendahara desa dan pegaai syara'
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur hal dimaksud \n 2.\tUU No. 28 Tahun 1999\r\n3.\tUU No. 3 Tahun 2003\r\n4.\tUU No. 17 Tahun 2003\r\n5.\tUU No. 1 Tahun 2004\r\n6.\tUU No. 15 Tahun 2004\r\n7.\tUU No. 25 Tahun 2004\r\n8.\tUU No. 32 Tahun 2004\r\n9.\tUU No. 33 Tahun 2004\r\n10.\tUU No. 12 Tahun 2011\r\n11.\tUU No. 58 Tahun 2005\r\n12.\tPP No. 72 Tahun 2005\r\n13.\tPP No. 38 Tahun 2007\r\n14.\tPermendagri No. 13 Tahun 2006\r\n15.\tPermendagri No. 37 Tahun 2007\r\n16.\tPermendagri No. 53 Tahun 2011\r\n17.\tPerda Kab. MukoMuko No. 12 Tahun 2006\r\n18.\tPerda Kab. MukoMuko No. 15 Tahun 2006\r\n19.\tPerda Kab. MukoMuko No. 16 Tahun 2006\r\n20.\tPerda Kab. MukoMuko No. 39 Tahun 2011\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa,perangkat desa,BPD, bendahara desa,pembantu bendahara desa dan pegawai syara'. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwennag untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ berhak mendapatkan honorarium, berupa :\r\na. Penghasilan Tetap;\r\nb. Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya.\r\nSumber dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ bersumber dari Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko setiap tahun anggaran, dengan mekanisme pencairannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ diberikan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan Tetap yang diterima Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara’ ditetapkan setiap tahun dalam APBDes. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa, dan Pegawai Syara' di Kabupaten Mukomuko. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk efektivitas serta efisiensi kerja.

Peraturan ini mengatur jenis dan sumber dana honorarium, yang terdiri dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya. Sumber dana Penghasilan Tetap berasal dari Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko. Sementara itu, sumber dana Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya berasal dari dana di luar DAU Desa, seperti Pendapatan Asli Desa (PAD Desa), Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagian dari Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga, dan Iuran.

Peraturan ini juga mengatur standarisasi honorarium, dengan menetapkan besaran Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa, dan Pegawai Syara' berdasarkan klasifikasi APDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Selain itu, diatur pula pemberian Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai materi yang sama, harus disesuaikan dan mempedomani peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUKOMUKO REGENCY GOVERNMENT
MUKOMUKO REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2012
on
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD, VILLAGE APPARATUS, BPD,
VILLAGE TREASURER, VILLAGE ASSISTANT TREASURER AND SYARA' EMPLOYEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 28 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, especially those relating to the Financial Position of the Village Head, Village Apparatus, BPD, Village Treasurer, Village Assistant Treasurer and Syara' Employees, a Regional Regulation is needed to regulate the matter;
that for work effectiveness and efficiency, it is necessary to stipulate the Financial Position or Standardization of Honorarium for Village Heads, Village Apparatus, BPD, Village Treasurers, Village Assistant Treasurers and Syara' Employees;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0c85c8f-3f96-4e3b-b33c-9e128723ce37","actionData","errors"]