[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0c00d04-53b9-4971-aa2a-fbf621b26041","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-08-16","effective_date","2018-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Samarinda","place_of_enactment","Samarinda","theme","Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DAERAH - PERANGKAT
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/N0.4; TLD NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah \r\n
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016.\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu:\r\nBAB I: Ketentuan Umum\r\nBAB II: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\nBAB III: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) \r\nBAB IV: Staf Ahli\r\nBAB V: Kepegawaian\r\nBAB VI: Ketentuan Peralihan\r\nBAB VII: Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018. \n Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.\r\n \n Peraturan yang akan diatur: tidak ada. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2015;\n2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;\n3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah No 14 Tahun 2014;\n4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013;\n5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013;\n6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013; dan\n7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Samarinda ini mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan tujuan mewujudkan penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti. Peraturan ini menetapkan tipe-tipe Perangkat Daerah, yaitu tipe A, B, dan C, yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.","transitional_provisions","1. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.\n2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n3. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n4. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perda Kota Samarinda No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289638/perda-kota-samarinda-no-8-tahun-2023","a46f66b5-d3c0-4720-877e-cc1886ad7099","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SAMARINDA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAMARINDA CITY
NUMBER 4 OF 2016
ON
FORMATION AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAMARINDA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation and Structure of the Regional Apparatus;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 352) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 72, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0c00d04-53b9-4971-aa2a-fbf621b26041","actionData","errors"]