[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0bd0be4-4f11-47e6-8bf9-70097938fce6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang No. 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan daerah kabupaten kepahyang
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah 2008
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\npembagian urusan Pemerintahan daerah harus ditetapkan\r\ndalam Peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun\r\nsetelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2007;\r\nb. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan\r\ndaerah kabupaten Kepahiang tentang Urusan Pemerintahan\r\nYang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. \n 1. UU No 39 Tahun 2003\r\n2. UU No 10 Tahun 2004\r\n3. UU No 32 Tahun 2004\r\n4. UU No 20 Tahun 1968\r\n5. UU No 65 Tahun 2005\r\n6. UU No 79 Tahun 2005\r\n7. UU No 38 Tahun 2007\r\n8. UU No 15 Tahun 2006\r\n9. UU No 16 Tahun 2006\r\n10. UU No 17 Tahun 2006 \n Urusan Wajib\r\nPasal 3\r\n(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang berkaitan dengan pelayanan dasar.\r\n\r\nUrusan Wajib\r\nPasal 3\r\n(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang berkaitan dengan pelayanan dasar.\r\n\r\n3) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari 115 (seratus limbelas) sub bagian urusan,\r\n\r\nUrusan Pilihan\r\nPasal 4\r\n(1) Urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan pootensi unggulan Kabupaten Kepahiang.\r\n2. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) urusan\r\n3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) sub bagian urusan,\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang mengamanatkan penetapan urusan pemerintahan daerah dalam Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari 26 urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Urusan pilihan terdiri dari 7 urusan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

Peraturan ini juga mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi melalui tugas pembantuan, dengan disertai pendanaan. Jika tidak disertai pendanaan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berhak menolak urusan tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bengkulu.

Peraturan ini menetapkan bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga dapat melakukan kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kerjasama luar negeri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER: 04 YEAR 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME THE AUTHORITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF KEPAHIANG REGENCY

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEPAHIANG,

Considering :

that in order to implement Article 12 paragraph (1) of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the division of governmental affairs, regional government must be stipulated in a Regional Regulation no later than 1 (one) year after the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007;
that to fulfill the interests as intended in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Kepahiang Regency concerning Governmental Affairs That Become the Authority of the Regional Government of Kepahiang.

In view of :

Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2003 concerning the Establishment of Lebong Regency and Kepahiang Regency in Bengkulu Province (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0bd0be4-4f11-47e6-8bf9-70097938fce6","actionData","errors"]