[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0b9f405-b5f1-4ee2-8566-83418c39d382","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95\r\nayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPajak Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang kontribusi wajib kepada Daerah yang\r\nterutang oleh orang pribadi atau badan yang\r\nbersifat memaksa berdasarkan undangundang,\r\ndengan tidak mendapatkan imbalan\r\nsecara langsung dan digunakan untuk\r\nkeperluan Daerah bagi sebesar-besarnya\r\nkemakmuran rakyat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. \n Mencabut :\r\na. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nSalatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak\r\nReklame;\r\nb. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nSalatiga Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak\r\nPenerangan Jalan sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4\r\nTahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas\r\nPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nSalatiga Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak\r\nPenerangan Jalan;\r\nc. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun\r\n2003 tentang Pajak Hotel;\r\nd. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun\r\n2003 tentang Pajak Restoran;\r\ne. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun\r\n2004 tentang Pajak Parkir. \n Semua peraturan pelaksanaan yang telah\r\nditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah\r\nini, sepanjang belum diadakan yang baru\r\nberdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau tidak\r\nbertentangan dengan Peraturan Daerah ini,\r\ndinyatakan tetap berlaku \n 61 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 3);\n2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 15 Seri A Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri B);\n3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri B);\n4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri B);\n5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kota Salatiga, yang meliputi:

- Jenis Pajak: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.

- Objek dan Subjek Pajak: Menetapkan objek dan subjek pajak untuk masing-masing jenis pajak, termasuk definisi dan pengecualian.

- Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Menentukan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak untuk setiap jenis pajak. Tarif bervariasi tergantung pada jenis pajak dan kategori usaha.

- Tata Cara Pemungutan: Mengatur tata cara pemungutan pajak, termasuk penggunaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- Pembayaran dan Penagihan: Menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, serta prosedur penagihan pajak yang terutang, termasuk penggunaan Surat Paksa.

- Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak: Memberikan kewenangan kepada Walikota untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dalam kondisi tertentu.

- Keberatan dan Banding: Mengatur prosedur pengajuan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak.

- Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi: Memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, dan penghapusan sanksi administratif.

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- Kedaluwarsa Penagihan: Menetapkan jangka waktu kedaluwarsa penagihan pajak.

- Pembukuan dan Pemeriksaan: Mewajibkan Wajib Pajak dengan omzet tertentu untuk menyelenggarakan pembukuan dan memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pemeriksaan.

- Insentif Pemungutan: Memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan pencapaian kinerja.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF SALATIGA CITY
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SALATIGA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Tax;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 17 of 1950 concerning the Establishment of Small City Regions within the Province of East Java, Central Java and West Java;
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437), as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0b9f405-b5f1-4ee2-8566-83418c39d382","actionData","errors"]