[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0ab74d1-b2d7-4d9b-ac6d-3e9e278fd3eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, TLD No.32
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 52 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 109 Tahun\r\n2012 tentang Pengamanan\r\nBahan yang Mengandung Zat\r\nAdiktif Berupa Produk\r\nTembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Kawasan Tanpa Rokok. \n 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29\r\nTahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat\r\nII di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8\r\nTahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3258);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8\r\nTahun 1999 tentang\r\nPerlindungan Konsumen\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor\r\n42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 3821);\r\n5. Undang-Undang Nomor 39\r\nTahun 1999 tentang Hak Asasi\r\nManusia (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 165, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3886);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2002 tentang\r\nPerlindungan Anak (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor\r\n4235);\r\n7. Undang-Undang Nomor 20\r\nTahun 2003 tentang Sistem\r\nPendidikan Nasional (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 78,\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor\r\n4301);\r\n8. Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor\r\n130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 5049); \r\n9. Undang-Undang Nomor 36\r\nTahun 2009 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor\r\n144, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 5063);\r\n10. Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 5234);\r\n11. Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor\r\n58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor\r\n41 Tahun 1999 tentang\r\nPengendalian Pencemaran\r\nUdara (Lembaran Negara\r\nRepublik lndonesia Tahun\r\n1999 Nomor 86, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3853);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor\r\n41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor\r\n89, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 4741);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor\r\n109 Tahun 2012 tentang\r\nPengamanan Bahan Yang\r\nMengandung Zat Adiktif\r\nBerupa Produk Tembakau Bagi\r\nKesehatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 278, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5380);\r\n15. Peraturan Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan Nomor 1\r\nTahun 2015 tentang Kawasan\r\nTanpa Rokok (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1,\r\nTambahan Lembaran Daerah\r\nProvinsi Sulawesi Selatan\r\nNomor 279);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBarru Nomor 3 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan\r\nyang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintah Daerah Kabupaten\r\nBarru (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Barru Tahun 2008\r\nNomor 24, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten\r\nBarru Nomor 1); \n Setiap orang dilarang menjual Produk\r\nTembakau:\r\na. kepada anak di bawah usia 18 (delapan\r\nbelas) tahun; dan\r\nb. kepada perempuan hamil. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016. \n 62 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Barru. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, baik perokok aktif maupun pasif.

Tujuan dari penetapan KTR adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan perempuan hamil, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Larangan menjual produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil.
Pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang, termasuk persyaratan pencantuman peringatan kesehatan dan pembatasan lokasi pemasangan.
Pengaturan sponsor produk tembakau, yang melarang penggunaan nama merek dagang dan logo produk tembakau dalam kegiatan yang disponsori.
Penetapan KTR di berbagai tempat seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.
Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR untuk menerapkan KTR dan menyediakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja dan tempat umum.
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 (penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 11 (mengikutsertakan anak di bawah umur dalam kegiatan promosi rokok) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n3. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARRU
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
ON
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BARRU,

Considering:

that to implement the provisions of Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 on Securing Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it is necessary to form a Regional Regulation on Smoke-Free Areas;

Bearing in Mind:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0ab74d1-b2d7-4d9b-ac6d-3e9e278fd3eb","actionData","errors"]