Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan ini mencabut: 1. Segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi pada Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Buton. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan baru kepada Dinas Perhubungan di bidang Pos dan Telekomunikasi, serta potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

1. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
2. Golongan Retribusi
3. Jangka Waktu Izin
4. Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besaran Tarif
6. Struktur dan Besaran Tarif
7. Wilayah Pemungutan
8. Masa dan Saat Terhutang Retribusi
9. Surat Pendaftaran
10. Penetapan Retribusi
11. Tata Cara Pemungutan
12. Tata Cara Pembayaran
13. Keberatan
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
15. Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi
16. Sanksi Administrasi
17. Penyidikan
18. Ketentuan Pidana

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

• Wajib retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan jasa di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
• Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORDA).
• Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(-)

1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. 2. Wajib retribusi yang melanggar Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.