[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f09eb4b9-0e5b-4aed-bf24-8d0b9485e124","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hutan Kota","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Hutan Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hutan-kota
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kota Madiun Tahun 2012 No 3 TLD No 23 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hutan Kota\r\n
ABSTRAK:	\n \n dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang \r\nberwawasan lingkungan yang berkualitas, meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara, serta mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras, maka perlu diatur mengenai pembangunan, pengelolaan hutan kota \n Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1990, UU No 6 Tahun 1994, UU No 41 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 49 Tahun 1982, PP No 41 Tahun 1999, PP No 63 Tahun 2002, PP No 6 Tahun 2007, PP No 26 Tahun 2008, Kepmendagri No 7 Tahun 2003, Permenhut No P.71 Tahun 2009, PermenLH No 29 Tahun 2009, Permendagri No 53 Tahun 2011, Perda Prov Jatim No 4 Tahun 2003, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 4 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 5 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2009, Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2011 \n penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, \r\nkeserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hutan Kota bertujuan untuk menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan mengatur penyelenggaraan hutan kota yang meliputi penunjukan, penetapan, pembangunan, dan pengelolaan. Latar belakangnya adalah hutan kota sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya yang penting bagi kehidupan manusia.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Penunjukan: Walikota menunjuk lokasi dan luas hutan kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan, dengan luas minimal 10% dari kawasan perkotaan. Lokasi hutan kota meliputi Hutan Kota Kuncen, PDAM I dan II, TPA Winongo, serta di Kecamatan Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman. Penanaman juga wajib dilakukan di jalur jalan arteri, daerah aliran sungai, dan sekitar fasilitas umum.

\n\n

Pembangunan: Dinas Pertanian melaksanakan pembangunan hutan kota berdasarkan rencana yang meliputi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rencana pembangunan harus mempertimbangkan aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial, dan budaya setempat. Tipe hutan kota disesuaikan dengan zonasi tata ruang kota, meliputi tipe kawasan permukiman, industri, rekreasi, pelestarian plasma nutfah, perlindungan, dan pengamanan. Bentuk hutan kota dapat berupa jalur, mengelompok, atau menyebar.

\n\n

Penetapan: Berdasarkan hasil pembangunan, hutan kota ditetapkan. Tanah hak milik yang diserahkan sukarela dapat ditetapkan sebagai hutan kota tanpa pelepasan hak, dan pemilik diberikan insentif. Perubahan peruntukan hutan kota pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

\n\n

Pengelolaan: Pengelolaan hutan kota meliputi penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian dan/atau masyarakat pada tanah negara, serta oleh pemegang hak pada tanah hak milik. Prinsip pengelolaan meliputi penetapan tujuan, program jangka pendek dan panjang, kegiatan dan kelembagaan, serta sistem monitoring dan evaluasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) dan (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 07 YEAR 2012
CONCERNING
URBAN FOREST

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n

Considering:

that urban forests are natural resources that have various functions, both ecological, economic, social, educational and cultural, which are needed to support human life and living things;
that the existence of urban forests, which are one of the determinants of the life support system, is now reduced in both area and number;
that in an effort to create a quality environmentally sound urban area and in order to minimize environmental and air pollution areas as a result of natural resources being utilized freely and to condition an urban environment that is in harmony between the area, population and settlements and activities, it is necessary to regulate the construction and management of urban forests;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f09eb4b9-0e5b-4aed-bf24-8d0b9485e124","actionData","errors"]