[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f09d7fb9-520c-4d85-9a32-a489f63d0185","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti","place_of_enactment","Selat Panjang","theme","Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2021/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan,Pendidikan Keagamaan\r\ndan Pondok Pesantren merupakan bagian kebijakan penting\r\nPemerintah Daerah untuk mencerdaskan, membangun, dan\r\nmenyejahterakan kehidupan masyarakat agar menjadi manusia\r\nyang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,\r\nberakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,\r\nberkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis,\r\nberkolaborasi, inovatif, komunikatif dan menjadi warga negara\r\nyang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga\r\npengaturanya perlu diperbaharui secara terencana, terarah,\r\ndan berkesinambungan;\r\nb. bahwa pengaturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan dan\r\nPondok Pesantren yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti\r\nperlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat maupun\r\nperkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku\r\nsaat ini, agar dapat memperkuat peran Pemerintah Daerah\r\ndalam mengembangkan dan memajukan Penyelenggaraan\r\nPendidikan dan Pondok Pesantren di Kabupaten Kepulauan\r\nMeranti;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka\r\npenyelenggraan Pendidikan, Pendidikan Keagamaan dan\r\nPondok Pesantren maka diperlukan pengaturan yang baik dan\r\nberdayaguna dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang\r\npendidikan sebagai bagian dari tanggungjawab Pemerintah\r\nKabupaten Kepulauan Meranti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan,\r\nPendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren; \n Dasar hukum Perda ini adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem\r\nPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4301);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang\r\nPendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan\r\nLembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);\r\n9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan\r\nFungsional Penilik dan Angka Kreditnya;\r\n10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan\r\nFungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara\r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\r\nNomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi\r\nBirokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional\r\nPengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);\r\n11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38\r\nTahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional\r\nPenilik dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2013 Nomor 514);\r\n12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143\r\nTahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan\r\nFungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun\r\n2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor\r\n157);\r\n14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20\r\nTahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan\r\nDasar dan Menengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2016 Nomor 953);\r\n15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22\r\nTahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian\r\nPendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);\r\n16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang\r\nOrganisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal Kementerian Agama\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);\r\n17. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang\r\nPendirian dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);\r\n18. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang\r\nPendidikan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 1405);\r\n19. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang\r\nMa’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020\r\nNomor 1433); \n Perda ini terdiri dari 23 Bab dan 125 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perencanaan Pendidikan, Jalur, jenjang dan jenis pendidikan, Satuan Pendidikan, Pendirian, Penggabungan, dan Penghapusan Satuan Pendidikan, Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran serta masyarakat, Kurikulum, Akreditasi, Sarana dan Prasarana, Standar Nasional Pendidikan, Pengendalian Mutu, Kerjasama dan Kemitraan, Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan, Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Keunggulan dan Kearifan Lokal dalam Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan dan pesantren, sistem informasi pendidikan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021. \n Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)\r\ntahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 63 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, pendidikan keagamaan, dan pondok pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk mencerdaskan, membangun, dan menyejahterakan kehidupan masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memajukan penyelenggaraan pendidikan dan pondok pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola manajemen pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal, menetapkan kurikulum muatan lokal, mengatur pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan, serta menerbitkan izin pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah juga berwenang memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pesantren.

Peraturan ini juga mengatur tentang:

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Satuan pendidikan dan pendirian, penggabungan, serta penghapusan satuan pendidikan.
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan karier, promosi, dan penghargaan.
Hak, kewajiban, dan larangan bagi satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, pengawas satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Kurikulum, akreditasi, sarana dan prasarana, standar nasional pendidikan, pengendalian mutu, kerja sama dan kemitraan, pendidikan berbasis keunggulan lokal, sistem informasi pendidikan, serta pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang mendirikan PAUD dan/atau satuan Pendidikan Dasar tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n2. Satuan Pendidikan yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n3. Pendidik yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n4. Tenaga Kependidikan yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n5. Pengawas Sekolah/Madrasah yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n6. Penilik yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n7. Peserta Didik yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n8. Orang Tua/Wali Peserta Didik yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n9. Orang dari Masyarakat yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n10. Kepala Satuan Pendidikan Formal, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan yang melanggar larangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.\n11. Anggota Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah yang melanggar larangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n12. Setiap Santri/Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Pimpinan pada Pesantren dan lembaga pendidikan kegaamaan formal lainnya yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi adinistratif, berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, penundaan fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan; dan/atau penghentian fasilitasi dan bantuan pendanaan Pemerintah Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPULAUAN MERAΝΤΙ
THE PROVINCE OF RIAU

REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN MERANTI REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
ON
ORGANIZATION OF EDUCATION, RELIGIOUS EDUCATION
AND PONDOK PESANTREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN MERANTI,

\n\n \n \n

Considering :

that the Implementation of Education, Religious Education and Islamic Boarding Schools is an important part of the Regional Government's policy to educate, build and prosper the lives of the community in order to become human beings who believe and are devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, have global diversity, work together, think critically, collaborate, are innovative, communicative and become democratic and responsible citizens, so that their management needs to be renewed in a planned, directed and sustainable manner;
that the regulations related

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f09d7fb9-520c-4d85-9a32-a489f63d0185","actionData","errors"]