[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f08e7605-2086-451d-965d-ded6feaf5d3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1996","number","4","year","1996","published_date","1996-04-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KOPERASI - DESA
1996
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka perwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera, salah satu upaya yang selama ini memperoleh perhatian dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah langkah-langkah untuk secara berkelanjutan meningkatkan pendapatan petani. \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri. \n Inpres ini mengatur mengenai harga Pembelian cengkeh oleh badan penyangga dari KUD dan harga penyerahan cengkeh oleh badan penyangga kepada pabrik rokok kretek atau konsumen lainnya, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh,\r\ndinyatakan tidak berlaku.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 1996. \n Mulai tanggal dikeluarkannya Instruksi Prsiden tersebut , menggunakan harga dasar bagi pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari petani cengkeh. \n Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 3) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Instruksi Presiden ini dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan petani cengkeh dan menjamin ketersediaan produksi cengkeh nasional dengan harga yang memadai. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Ketentuan Substansial

Instruksi ini menetapkan harga dasar pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari petani cengkeh sebesar Rp. 8.000,00 per kilogram dengan persyaratan kualitas tertentu. Dari harga tersebut, Rp. 5.000,00 diterima langsung oleh petani, Rp. 2.000,00 dialokasikan untuk penyertaan modal KUD, dan Rp. 1.000,00 untuk dana konversi tanaman cengkeh. Harga pembelian oleh badan penyangga dan penyerahan kepada pabrik rokok ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah berkonsultasi dengan menteri terkait.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh","link","https://jdih.bkpm.go.id/id/document/harga-dasar-pembelian-cengkeh-oleh-koperasi-unit-desa-dari-petani-cengkeh14869","46b19786-4271-48d7-987d-9214a0368228","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 1996
ON
BASE PRICE FOR CLOVE PURCHASE BY VILLAGE UNIT COOPERATIVES
FROM CLOVE FARMERS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize an independent and prosperous Indonesian society, one of the efforts that has received attention in the implementation of national development is steps to sustainably increase farmer income;
that efforts to increase the income of clove farmers, as with farmers in general, are deemed timely in order to ensure the availability of national clove production in sufficient quantities and at adequate price levels;
that in connection with this, it is deemed necessary to adjust the base price level for clove purchases by Village Unit Cooperatives from clove farmers, which has been stipulated in Presidential Instruction Number 1 of 1992;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Pres

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f08e7605-2086-451d-965d-ded6feaf5d3f","actionData","errors"]