[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f08b5bad-fa5a-4256-94a6-272dc826e6b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-10-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir","place_of_enactment","Indralaya","theme","Penetapan dan Penegasan Batas Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENETAPAN-PENEGASAN-BATAS-DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan dan Penegasan Batas Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan di tingkat daerah tentang penetapan dan penegasan batas desa; Dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat, desa memiliki batas-batas wilayah teritorial tertentu; Untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan batas desa dan untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum, agar tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat desa, maka perlu adanya penetapan dan penegasan batas desa; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan; ruang lingkup; tim penetapan dan penegasan; tata cara penetapan dan penegasan batas; penyelesaian perselisihan; pembinaan dan pengawasan; serta pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013. \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penetapan batas desa serta penyelesaian perselisihan batas wilayah desa, dengan maksud mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

\r\n

Untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan Keputusan Bupati. Tim ini bertugas menginventarisasi dasar hukum, melakukan pengkajian untuk menentukan garis batas sementara di atas peta, merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa, melakukan supervisi teknis, melaksanakan sosialisasi, mengusulkan dukungan dana, melakukan konsultasi dan kerjasama, serta melaporkan kegiatan kepada Bupati.

\r\n

Tata cara penetapan batas desa meliputi penelitian dokumen, penentuan peta dasar, dan deliniasi garis batas secara kartometrik. Penegasan batas desa meliputi penentuan dan penggunaan dokumen penetapan batas desa, pelacakan batas desa, pengukuran garis batas desa dan penentuan posisi pilar batas desa, pemasangan pilar batas desa, dan pembuatan peta batas desa. Penegasan batas desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa.

\r\n

Perselisihan batas desa diselesaikan secara musyawarah, dengan fasilitasi dari Camat untuk desa dalam satu Kecamatan, atau oleh unsur Pemerintah Daerah untuk desa antar Kecamatan. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian ditetapkan oleh Bupati. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pembiayaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

","transitional_provisions","1. Batas wilayah Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Desa yang sah, sepanjang tidak terdapat perselisihan terhadap batas wilayah Desa yang bersangkutan.\r\n2. Desa yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\r\n3. Desa yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF OGAN ILIR REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
DETERMINATION AND AFFIRMATION OF VILLAGE BORDERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF OGAN ILIR,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 106 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages which has been elaborated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2006 concerning Determination and Affirmation of Village Borders, it is necessary to follow up with arrangements at the regional level regarding the determination and affirmation of village borders;
that in order to exercise the authority to regulate and manage the interests of the community independently, in order to realize the welfare of the community, the village has certain territorial boundaries;
that in order to prevent and resolve village border disputes and to exercise the authority

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f08b5bad-fa5a-4256-94a6-272dc826e6b6","actionData","errors"]