[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0869516-742d-421e-9733-50d8dd7201cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat \r\n(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang\u0002Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah \r\nNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah, Gubernur Jambi wajib mengajukan Rancangan \r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk \r\nmemperoleh persetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan \r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan \r\nperwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah \r\nTahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum \r\nAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara \r\nyang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama \r\nDPRD;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022; \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 ;\r\n2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang \r\nPembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I \r\nSumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun \r\n1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor \r\n19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah \r\nSwatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau \r\nMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1646);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang \r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4028);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \r\nNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 \r\ntentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 23 \r\nTahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan \r\nLayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5340); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang \r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang \r\nBantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 \r\nTahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai \r\nPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6177); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang \r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan \r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang \r\nHak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 \r\ntentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan \r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah \r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan \r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala \r\nDaerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2011 Nomor 525); \r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 \r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial \r\nyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali \r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 \r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial \r\nyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 565); \r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah \r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 \r\nNomor 754);\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 \r\ntentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah \r\nserta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana \r\nOperaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2017 Nomor 1067);\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 \r\ntentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib \r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan \r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan \r\nPartai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 \r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, \r\nPenganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran \r\ndan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan \r\nKeuangan Partai Politik (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 1777);\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan \r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;\r\n23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5903\r\nTahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan \r\nDaerah Provinsi Jambi tentang Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran \r\n2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi \r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;\r\n24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 \r\ntentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah \r\nProvinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor \r\n2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi \r\nTahun 2013 Nomor 15); \n PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN \r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. APBD ini mencakup pendapatan daerah sebesar Rp. 4.215.309.003.799,00, belanja daerah sebesar Rp. 4.795.846.912.107,00, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. (580.537.908.308,00), serta pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pengeluaran untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.\n\nDalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, operasi pencarian dan pertolongan, serta kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, belanja mengikat dan wajib, pengeluaran di luar kendali Pemerintah Daerah, serta pengeluaran yang jika ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAMBI GOVERNOR
JAMBI PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2022
ABOUT
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2022

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

JAMBI GOVERNOR

Considering:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 104 paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional \nKeuangan, the Governor of Jambi is obliged to submit a Draft Regional Regulation concerning the Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) for Fiscal Year 2022 to the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation concerning the Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0869516-742d-421e-9733-50d8dd7201cf","actionData","errors"]