[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0827fa4-fd89-4445-b554-cc0b57d1ac85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-01-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seruyan","place_of_enactment","Kuala Pembuang","theme","Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/No.25 seri d
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014\r\ntentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk mewujudkan serta meningkatkan\r\npelayanan terhadap masyarakat serta iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif, maka\r\nperlu didukung dengan pemberian pelayanan perijinan yang efektif, efisien dan transparan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu\r\nPintu Kabupaten Seruyan. \n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat\r\ndan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4741);\r\nPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan\r\nTerpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi\r\nPerangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). \n Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten seruyan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seruyan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2015 ini membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Seruyan. Pembentukan badan ini didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif melalui pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan.

BPMPTSP bertugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pelayanan administrasi perizinan dan non-perizinan, serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal berupa investasi dan promosi. Fungsi BPMPTSP meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi penanaman modal dan investasi, penetapan besaran pajak dan retribusi daerah di bidang perizinan usaha, penyelenggaraan pelayanan informasi perizinan dan non-perizinan, pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat, serta penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan keuangan badan.

Susunan organisasi BPMPTSP terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan Sub Bagian Penyusunan Program, Tata Usaha dan Kepegawaian, serta Keuangan dan Perlengkapan), Bidang-Bidang (Penanaman Modal, Perizinan dan Non-Perizinan, Layanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat, serta Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b, Sekretaris Badan eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, dan Kepala Sub Bagian/Seksi eselon IV.a.

","transitional_provisions","1. Permohonan berkenaan penanaman modal, perizinan dan non-perizinan yang telah disampaikan kepada daerah dan belum memperoleh persetujuan diselesaikan lebih lanjut oleh BPMPTSP.\n2. Penanaman modal, perizinan dan non-perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penanaman modal, perizinan dan non-perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanaman Modal Kabupaten Seruyan dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/ dokumen dan data/ informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.\n5. Pelaksanaan penataan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini termasuk pengisian personil dan perlengkapan berdasarkan Peraturan daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 1 November 2015.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERUYAN
PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SERUYAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE INVESTMENT BOARD AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICE
OF SERUYAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERUYAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 97 of 2014 concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services and to realize and improve services to the community and a conducive investment and business climate, it needs to be supported by providing effective, efficient and transparent licensing services;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Seruyan Regency concerning the Establishment of the Organization and Work Procedure of the Investment Board and One-Stop Integrated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0827fa4-fd89-4445-b554-cc0b57d1ac85","actionData","errors"]