[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f080a6dd-67ff-4b97-a84f-bb2e4800e442","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Glandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Penanganan Glandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanganan Glandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa negara bertanggungjawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;\r\nb. bahwa dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya jumlah Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan merupakan penyakit mental atau pemalas dan tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan praktek diluar lokalisasi tunasusila yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan;\r\nc. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukUm dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahim 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II LARANGAN KEGIATAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN;\r\nBAB III PENANGANAN;\r\nBAB IV PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT;\r\nBAB V SUMBER PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA;\r\nBAB VI PENYIDIKAN;\r\nBAB VII KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB VIII KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB IX PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2012. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan Kota Palangka Raya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi pertumbuhan komunitas gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalanan, serta mencegah penyalahgunaan mereka dari eksploitasi. Peraturan ini juga bertujuan untuk membina komunitas tersebut agar dapat hidup layak dan mandiri, serta meningkatkan peran serta pemerintah kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanganan masalah ini.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi larangan eksploitasi terhadap anak-anak dan wanita untuk dijadikan gelandangan, pengemis, dan tuna susila. Dilarang pula melakukan kegiatan penggelandangan, pengemisan, pelacuran, dan menjadi anak jalanan. Memberi uang kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di tempat umum juga dilarang. Selain itu, membangun gubuk di tempat-tempat terlarang dan melakukan perbuatan tuna susila juga dilarang.\n\nPemerintah kota memiliki kewajiban untuk melakukan usaha preventif, responsif, dan rehabilitatif. Usaha preventif meliputi penyuluhan, bimbingan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pendidikan. Usaha responsif meliputi penertiban, pendampingan, penampungan sementara, pengembalian ke keluarga atau daerah asal, dan penyerahan ke pengadilan. Usaha rehabilitasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, pemberian jaminan sosial, dan resosialisasi. Dunia usaha dan masyarakat juga diharapkan berperan serta dalam penanggulangan masalah ini.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2) dapat dipidana penjara paling singkat 3 hari atau denda Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,-\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (3) dan (4) dapat dipidana penjara paling singkat 15 hari atau denda Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 50.000.000,-\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 6 dapat dipidana denda hingga Rp. 100.000,-\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dapat dipidana penjara hingga 3 bulan atau denda hingga Rp. 50.000.000,-\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) dapat dipidana penjara paling singkat 10 hari atau denda Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 50.000.000,-\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (4) dapat dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau denda Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 9 OF 2012
CONCERNING
HANDLING OF TRAMPS, BEGGARS,
PROSTITUTES AND STREET CHILDREN
REGIONAL GOVERNMENT OF PALANGKA RAYA CITY
YEAR 2012

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 9 OF 2012
CONCERNING
HANDLING OF TRAMPS, BEGGARS,
PROSTITUTES AND STREET CHILDREN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

Considering:

that the state is responsible for developing a social security system for all Indonesian people and empowering weak and incapable communities in accordance with human dignity;
that the increasing and developing number of Tramps, Beggars, Prostitutes and Street Children is a mental illness or laziness and is not in line with religious teachings, while practices outside the prostitution localization will cause various social and order problems that can disrupt the harmony of social life as one of the key factors for successful development;
that the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f080a6dd-67ff-4b97-a84f-bb2e4800e442","actionData","errors"]