[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f07b2428-2c88-480b-afa3-c7b3c98c47e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - pelayanan publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2017/No.12, TLD.2017/No.82
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin\r\niklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian\r\nhukum, melidungi kepentingan umum, dan\r\nmemelihara lingkungan hidup;\r\nb. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen\r\npemerintah dalam pengawasan, pengendalian,\r\nperlindungan dalam kegiatan berusaha maupun\r\ndalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak\r\npada kepentingan umum;\r\nc. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas\r\npenyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas\r\numum pemerintahan yang baik serta untuk memberi\r\nperlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan\r\nwewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka\r\ndiperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\ntentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan\r\nBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang\r\nPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4724);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang\r\nKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4846);\r\n7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang\r\nUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4866);\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5038);\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n12.Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5601);\r\n13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang\r\nTata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat\r\nDalam Penyelenggaraan Negara(Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3866);\r\n14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang\r\nDisiplin Pegawai Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5135);\r\n15.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009\r\ntentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);\r\n16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan\r\nLebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);\r\n17.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang\r\nPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 221);\r\n18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24\r\nTahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan\r\nPelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 484);\r\n19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara\r\ndan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;\r\n20.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman\r\nModal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan\r\nTata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;\r\n21.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman\r\nModal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan\r\nTata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman\r\nModal;\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12\r\nTahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nKabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);\r\n23.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6\r\nTahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016\r\nNomor 6 ) \n Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai:\r\na. insrumen pemerintah daerah;\r\nb. yuridis preventif;\r\nc. pengendalian;\r\nd. koordinasi;\r\ne. pengawasan publik; dan\r\nf. pendapatan asli daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017. \n Peraturan Bupati \n 39 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat, mewujudkan tertib administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, menata pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori, meningkatkan pemahaman penyelenggara perizinan, serta memberikan kejelasan prosedur dan koordinasi antar instansi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Penataan perizinan melalui penghapusan, penggabungan, penyederhanaan, dan pelimpahan.\n- Pengelompokan perizinan berdasarkan klasifikasi (usaha dan non-usaha) dan kategori (seperti bina marga, lingkungan hidup, kepariwisataan, dll.).\n- Persyaratan perizinan yang meliputi administrasi, yuridis, dan teknis.\n- Prosedur perizinan yang mencakup permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, dan pemberian keputusan.\n- Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai penyelenggara pelayanan perizinan.\n- Hak dan kewajiban penyelenggara, aparat, dan subjek perizinan.\n- Standar pelayanan perizinan yang harus disusun dan diterapkan.\n- Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan.\n- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.","sanctions","1. Aparatur penyelenggara perizinan yang melanggar nilai-nilai budaya kerja dan larangan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan/tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, pemindahan jabatan, pembebasan jabatan, atau pemberhentian sebagai ASN.\n2. Subjek izin yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penolakan perpanjangan izin, pembekuan izin, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 12 OF 2017
CONCERNING
ORGANIZATION OF LICENSING AND NON-LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n

Considering:

that the obligation of the Regional Government is to guarantee a conducive investment climate, provide legal certainty, protect public interests, and preserve the environment;
that licensing functions as a government instrument in supervising, controlling, and protecting business activities as well as community activities that impact public interests;
that as an effort to improve the quality of licensing implementation in accordance with the general principles of good governance and to provide protection for the public from abuse of authority in the implementation of licensing, legal arrangements are needed to support it;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f07b2428-2c88-480b-afa3-c7b3c98c47e1","actionData","errors"]