[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f07676c4-61c0-4837-bc6b-9cd3a5a5c60f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-06-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Solok Selatan","place_of_enactment","Padang Aro","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan\r\nperkembangan dan kebutuhan pelayanan perizinan\r\nkhususnya tentang Izin Gangguan; \r\nb. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang penting guna membiayai\r\npelaksanaan Pemerintahan Daerah; \r\nc. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan\r\nprinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta\r\nmasyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan\r\npotensi daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nyang menyatakan bahwa Peninjauan tarif Retribusi dilakukan\r\ndengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan\r\nperekonomian. \r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf, a, b, c dan d, maka perlu dilakukan penyesuaian \r\nmengenai retribusi perizinan tertentu khusunya retribusi izin\r\ngangguan, dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSolok Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Perizinan Tertentu; \r\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun\r\n2012. \n PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN\r\nDAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2012\r\nTENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :\r\n \r\nPasal 19\r\nBentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki izin gangguan sebagaimana\r\ndimaksud Pasal 17 ayat (1) dibagi atas Klasifikasi jenis usaha berdasarkan\r\nIndeks Gangguan sebagai berikut : \r\na. Indeks Gangguan Besar \r\n1. Industri Farmasi;\r\n2. Industri Penggilingan Batu;\r\n3. Industri Karoseri;\r\n4. Industi Marmer, Porselin dan Keramik;\r\n5. Industri Minyak Kelapa;\r\n6. Industri Hasil Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan lain-lain sejenis);\r\n7. Industri Tapioka;\r\n8. Industri Perbengkelan Besar;\r\n9. Industri Pakan Ternak;\r\n10. Industri ban/ Vulkanisir;\r\n11. Industri Pengelolaan Hasil Tambang; \r\n12. Industri Air Minum;\r\n13. Industri Penggergajian kayu baku (Sawmill);\r\n14. Distributor Pupuk, Pestisida dan Alat mesin pertanian (Alsintan)\r\n15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);\r\n16. Bengkel kendaraan roda empat;\r\n17. Usaha Sarang Burung Walet;\r\n18. Perusahaan jasa perbankan, koperasi dan sejenisnya\r\n19. Hotel/ penginapan berbintang;\r\n20. Restoran/ rumah makan;\r\n21. Show room kendaraan bermotor;\r\n22. Pembangunan Pusat Listrik (PLTA/PLTU/PLTD/PLTMH dan lain-lain \r\nsejenis);\r\n23. Pembangunan Tower Telekomunikasi;\r\n24. Rumah Sakit Swasta;\r\n25. Rumah Potong Hewan;\r\n26. Peternakan dan pembibitan ayam ras dan buras berskala besar;\r\n27. Supermarket/ Swalayan;\r\n28. Dan lain-lain usaha sejenis; \r\n\r\nb. Indeks Gangguan Sedang \r\n1. Permainan ketangkasan;\r\n2. Perbengkelan kendaraan bermotor;\r\n3. Bengkel Las Listrik/ Karbit;\r\n4. Reparasi (service barang-barang elektonik);\r\n5. Perusahaan pembuatan batu Lubrik (bataco) atau sejenis;\r\n6. Perusahaan yang bersifat menghancurkan logam\r\n7. Penimbunan barang bekas;\r\n8. Klinik Bersalin, praktek dokter/bidan;\r\n9. Mini market;\r\n10. Pangkalan minyak tanah/ Gas Elpiji\r\n11. Salon Kecantikan\r\n12. Warung internet; \r\n13. Counter Pulsa dan HP yang sudah lengkap assesoris;\r\n14. CV (Commanditaire Venootschap);\r\n15. Cafe;\r\n16. Rental mobil;\r\n17. Orgen Tunggal;\r\n18. Studio musik;\r\n19. Usaha pelatihan mengemudi;\r\n20. Studio foto;\r\n21. Biro Perjalanan Wisata\r\n22. Pemasangan Reklame Kontruksi\r\n23. Depot Air Minum\r\n24. Apotik\r\n25. Usaha Penggilingan Padi/ Huller\r\n26. Hotel tidak berbintang/ Losmen/Wisma/ Penginapan/ Hotel melati;\r\n27. Kios Pupuk dan Obat-obatan Pertanian;\r\n28. Dagang hasil bumi;\r\n29. Kolam Renang;\r\n30. Toko Bahan Bangunan;\r\n31. Toko barang-barang elektronik;\r\n32. Toko kelontong/pecah belah dan alat-alat peralatan rumah tangga;\r\n33. Toko barang harian (P & D);\r\n34. Toko Jam, Toko Sepatu, Toko Kain, Toko Buku dan alat-alat tulis;\r\n35. Souvenir shop / toko barang antik;\r\n36. Fotocopy dan percetakan;\r\n37. Bidang olahraga, bidang kesenian (sanggar) dan bidang kursus \r\nketerampilan yang dikomersilkan;\r\n38. Perusahaan Meubel;\r\n39. Tempat penjualan onderdil mesin dan kendaraan bermotor \r\nminyak pelumas;\r\n40. Grosir;\r\n41. Usaha pelaminan;\r\n42. Penimbunan Hasil Perkebunan (karet, sawit) \r\n43. Dan lain-lain usaha sejenis.\r\n \r\nc. Indeks Gangguan Kecil\r\n1. Warung makan/ ampera;\r\n2. Industri Rumah Tangga Pengolahan Makanan/Minuman;\r\n3. Usaha sepatu\r\n4. Usaha bumbu makanan;\r\n5. Usaha pengolahan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian;\r\n6. Usaha penggilingan beras/jagung/kopi/cabe;\r\n7. Usaha pembuatan Tahu/Tempe;\r\n8. Tempat Pemotongan Hewan;\r\n9. Pencucian Kendaraan Bermotor;\r\n10. Tambal Ban;\r\n11. Pangkas rambut;\r\n12. Usaha perabot;\r\n13. Toko Obat;\r\n14. Toko Fotocopy dan ATK\r\n15. Bengkel kendaraan roda dua;\r\n16. Pemasangan reklame non konstruksi (spanduk, stempel, dan lain-lain \r\nsejenis);\r\n17. Pengecer BBM/ Elpiji\r\n18. Bengkel Sepeda\r\n19. Tukang Jahit/ Bordir\r\n20. Perusahaan lainnya yang sejenis. \r\nDAN PERUBAHAN LAINNYA\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2012 \n PERATURAN\r\nDAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2016 \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap bentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki izin gangguan, yang diklasifikasikan berdasarkan Indeks Gangguan menjadi Indeks Gangguan Besar, Sedang, dan Kecil. Klasifikasi ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa dalam perizinan. Indeks Gangguan Besar mencakup jenis usaha seperti industri farmasi, industri penggilingan batu, dan SPBU. Indeks Gangguan Sedang mencakup jenis usaha seperti permainan ketangkasan, perbengkelan kendaraan bermotor, dan mini market. Indeks Gangguan Kecil mencakup jenis usaha seperti warung makan/ampera, industri rumah tangga pengolahan makanan/minuman, dan pencucian kendaraan bermotor. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyesuaikan retribusi perizinan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan perizinan, khususnya terkait Izin Gangguan, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH SOLOK
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SOLOK REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 2012 REGARDING CERTAIN PERMIT RETRIBUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH SOLOK,

\n\n \n \n

Considering:

that several provisions in the Regional Regulation of South Solok Regency Number 5 of 2012 concerning Certain Permit Retributions need to be adjusted to the developments and needs of licensing services, especially regarding nuisance permits;
that regional levies are an important source of regional income to finance the implementation of Regional Government;
that regional retribution policies are implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account regional potential;
that based on Article 155 paragraph (2) of Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f07676c4-61c0-4837-bc6b-9cd3a5a5c60f","actionData","errors"]