[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f069a1e9-01da-420b-9c10-5fe64e3ecdda","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekanbaru","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

transportasi
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/No. 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Di Kota Pekanbaru\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan\r\nangkutan Umum di Kota Pekanbaru yang aman, cepat,\r\nlancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, maka Perlu\r\nditetapkan Regulasi sebagai Dasar sehingga memiliki\r\nkekuatan hukum. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota \n UUD 1945, UU No. 8 tahun 1956, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 74 Tahun 2014, PP No. 30 Tahun 2021, Permenhub No. 9 Tahun 2020, Perda Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2017 \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal\r\n3. Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan\r\n4. Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum Massal\r\n5. Pembatasan Kendaraan Bermotor Perseorangan\r\n6. Insentif\r\n7. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah \r\n8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan\r\n9. Pembiayaan\r\n10. Ketentuan Peralihan\r\n11. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024. \n 14 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Pekanbaru untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketersediaan angkutan umum. Angkutan umum massal terdiri dari angkutan berbasis jalan (BRT) dan jalan rel (LRT, MRT), yang terintegrasi dengan sistem angkutan lain di kawasan aglomerasi. Penyelenggaraan harus mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, keteraturan, dan kehandalan, serta memenuhi kriteria tingkat permintaan, kemampuan penyediaan, ketersediaan lahan dan jaringan, serta keterpaduan intra dan antar moda. Perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Kota Pekanbaru. Peningkatan penggunaan angkutan umum massal dilakukan melalui integrasi sarana, prasarana, dan sistem operasional, serta penetapan tarif. Pemerintah daerah dapat memberikan hak konsesi atas fasilitas penunjang. Pembatasan kendaraan bermotor perseorangan dapat dilakukan melalui rekayasa lalu lintas, jalan berbayar elektronik, pembatasan lalu lintas, pengaturan parkir, penerapan ganjil genap, dan peningkatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Insentif dapat diberikan kepada badan usaha penyelenggara layanan transportasi dan/atau pemilik aset di kawasan integrasi transportasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum massal, yang dibiayai maksimal 5% dari APBD atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.","transitional_provisions","1. Pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum massal di Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKANBARU
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY
NUMBER 2 OF 2024
ABOUT
ORGANIZATION OF MASS PUBLIC TRANSPORT
IN PEKANBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKANBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize road traffic and
public transport in Pekanbaru City that is safe, fast,
smooth, orderly, organized, comfortable and efficient, it is necessary
to establish Regulations as a basis so that they have
legal force;
that in accordance with the provisions in Article 139 paragraph (3)
of Law Number 22 of 2009 concerning Road
Traffic and Road Transport, the regional government
of regency/city is obliged to guarantee the availability of
public transport for passenger and/or goods transport
services within the regency/city area;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f069a1e9-01da-420b-9c10-5fe64e3ecdda","actionData","errors"]