[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0660989-d389-432e-8822-fa6ae294e462","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 24 Tahun 2011 tentang Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 24 Tahun 2011","number","24","year","2011","published_date","2011-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2011 Nomor 174
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu
ABSTRAK:	\n \n untuk menjaga kelestarian hutan dan untuk melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat, maka diperlukan izin pengambilan hasil hutan bukan kayu \n 2.\tUU No. 5 Tahun 1990\r\n3.\tUU No. 23 Tahun 1997\r\n4.\tUU No. 41 Tahun 1999\r\n5.\tUU No. 3 Tahun 2003\r\n6.\tUU No. 10 Tahun 2004\r\n7.\tUU No. 32 Tahun 2004\r\n8.\tUU No. 33 Tahun 2004\r\n9.\tUU No. 28 Tahun 2009\r\n10.\tPP No. 62 tahun 1998\r\n11.\tPP No. 25 Tahun 200\r\n12.\tPP No. 45 Tahun 2004\r\n13.\tPP No. 6 Tahun 2007\r\n14.\tPP No. 38 Tahun 2007\r\n15.\tPermendagri No. 16 Tahun 2006\r\n16.\tPeraturan Menhut No. P.55/Menhut-II/2006\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang izin pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil non kayu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getah, minyak atsiri, sagu, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung wallet dan lain-lain. Areal yang dapat dimohon untuk IPHHBK adalah :\r\na. Kawasan Hutan Produksi, untuk jenis hasil hutan : kelompok rotan, kelompok getah-getahan, kelompok biji-bijian, minyak atsiri dan kelompok kulit kayu;\r\nb. Kawasan Non Hutan, untuk jenis hasil hutan : kelompok rotan, kelompok getah-getahan, kelompok biji-bijian, minyak atsiri dan kelompok kulit kayu.\r\nPemohon yang dapat mengajukan IPHHBK adalah perorangan, koperasi dan badan hukum lainnya. IPHHBK diberikan maksimal dengan luas 5.000 (lima ribu) hektar untuk setiap izinnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, dan dapat diberikan kembali setelah mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) di Kabupaten Mukomuko. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga kelestarian hutan dan melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat. Peraturan ini mengatur tentang subjek dan objek IPHHBK, kriteria areal dan jenis hasil hutan yang dapat dipungut, tata cara permohonan izin, pemberian izin, hapusnya izin, pengukuran potensi hasil hutan, pengecekan potensi hasil hutan, tata cara penilaian permohonan, struktur dan besarnya tarif pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), wilayah pemungutan PSDH, tata cara pemungutan dan pembayaran kewajiban PSDH, hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang izin, petugas pemungut PSDH, pengawasan dan pengendalian, ketentuan pidana, dan penyidikan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Kewenangan**: Pemerintah Kabupaten Mukomuko berwenang memberikan layanan perizinan IPHHBK.\n- **Ruang Lingkup**: Peraturan ini berlaku untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam dan di luar kawasan hutan di Kabupaten Mukomuko.\n- **Hak dan Kewajiban**: Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu wajib memiliki IPHHBK. Pemegang izin wajib membayar PSDH dan melaksanakan tata usaha hasil hutan. Pemegang izin dilarang melakukan pemungutan sebelum izin diterbitkan atau setelah masa berlaku izin berakhir, serta dilarang memindahtangankan izin.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik izin dalam hal penatausahaan hasil hutan serta kelalaian dalam memenuhi kewajiban lainnya dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan, penghentian pelayanan, denda, pencabutan izin dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.\n2. Wajib bayar PSDH yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Negara akan diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUKOMUKO REGENCY GOVERNMENT
MUKOMUKO REGENCY REGULATION
NUMBER 24 OF 2011
CONCERNING
LICENSE FOR MANAGEMENT OF NON-TIMBER FOREST PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to maintain forest sustainability and to supervise community forests, a permit for the extraction of non-timber forest products is required;
that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, is the basic reference in the context of Tax and Levy Collection;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate an Amendment to Mukomuko Regency Regulation Number 13 of 2008 concerning Business Licenses for Extraction of Non-Timber Forest Products with a Mukomuko Regency Regulation;

In view of:

Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0660989-d389-432e-8822-fa6ae294e462","actionData","errors"]