[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f05a7690-5510-4678-9b58-c4b876c102e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-06-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Penyelenggaraan Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata - usaha pariwisata
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2016/ No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalansejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Serta pembangunan kepariwisataan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah KabupatenJepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jeparanomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001; \n 1. asas, fungsi dan tujuan\r\n2. prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata\r\n3. usaha pariwisata\r\n4. pendaftaran usaha\r\n5. pembekuan sementara dan pembatalan\r\n6. bentuk usaha dan permodalan\r\n7. hak, kewajiban dan larangan\r\n8. wewenang pemerintah daerah\r\n9. koordinasi\r\n10. badan promosi pariwisata daerah\r\n11. pelatihan SDM, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja\r\n12. peran serta masyarakat\r\n13. pembinaan dan pengawasan\r\n14. pendanaan dukungan dan fasilitasi\r\n15. sanksi bagi wisatawan\r\n16. sanksi administratif\r\n17. ketentuan penyidikan\r\n18. ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 45 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol (LembaranDaerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Jepara. Latar belakangnya adalah potensi sumber daya alam, budaya, dan sejarah Jepara sebagai modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam dan budaya, serta memajukan citra daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup berbagai bidang usaha pariwisata seperti daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, dan wisata tirta. Peraturan ini juga mengatur perizinan usaha pariwisata (TDUP), hak dan kewajiban pengusaha dan wisatawan, serta wewenang Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan kepariwisataan. Diatur pula mengenai koordinasi lintas sektor, badan promosi pariwisata daerah, pelatihan SDM, standardisasi, sertifikasi, dan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.","transitional_provisions","1. Izin usaha pariwisata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi berupa teguran lisan.\n2. Pengusaha hotel yang melanggar Pasal 14 ayat (3) diberikan teguran tertulis, teguran tertulis kedua, dan pembekuan sementara TDUP.\n3. Pengusaha arena permainan yang melanggar Pasal 24 ayat (2) dan/atau (3) diberikan teguran tertulis, teguran tertulis kedua, dan pembekuan sementara TDUP.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 35 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

JEPARA REGENCY REGULATION
NUMBER 9 OF 2016
ABOUT
TOURISM BUSINESS ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the natural environment, flora and fauna as gifts from God Almighty, as well as archaeological remains, historical relics, arts and culture owned by the Indonesian Nation are resources and capital for tourism development to improve the prosperity and welfare of the people as contained in Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the freedom to travel and use leisure time in the form of travel is part of human rights;
that tourism development is based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f05a7690-5510-4678-9b58-c4b876c102e1","actionData","errors"]