[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f035a40e-3298-4093-9aab-8fa70a33c00e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional","short_title","Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b9da3878-f928-4e6b-a8d8-4d3bbff62bab","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional","short_name","Peraturan Setjen Wantanas","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"64f7f366-fc1e-4ae9-b663-3bdefcd7b9e9","Pencegahan Gratifikasi","tags",[],"location","Dewan Ketahanan Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2021
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NO. 3, JDIH Dewan Ketahanan Nasional
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional TENTANG Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menyelenggarakanpemerintahan yang bersih\r\ndan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di\r\nlingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan\r\nNasional perlu upaya pengendalian, penerimaan, maupun\r\npemberian gratifikasi sebagai wujud dari integritas pegawai\r\ndalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;\r\nb. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan\r\nNasional Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman\r\nPengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan\r\nKetahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan peraturan perundang-undangan dan\r\nkebutuhan organisasi; dan\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan\r\nSekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang\r\nPengendalian Gratifikasidi lingkungan Sekretariat Jenderal\r\nDewanKetahanan Nasional \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran\r\nNegaraRepublikIndonesia Nomor3851);\r\n2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang\r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)\r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-\r\nUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan\r\nTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran\r\nNegaraRepublikIndonesia Nomor4150);3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi\r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan\r\nKedua atas Undang-UndangNomor30 Tahun 2002 tentang\r\nKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6409);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor5494);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang\r\nSistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan\r\nLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4890);6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang\r\nDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran\r\nNegaraRepublik Indonesia Nomor5153)7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang\r\nDewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal\r\nDewan Ketahanan Nasional; 8. Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2018 tentang Strategi\r\nNasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 108); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang\r\nPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah\r\nBebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani\r\ndi lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur\r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan\r\nAparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 52 Tahun\r\n2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas\r\nMenuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi\r\nBersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah\r\n(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor671);10.Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional\r\nNomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nSekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;\r\n11.Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional\r\nNomor 85 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai di\r\nlingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan\r\nNasional;12.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun\r\n2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor438); \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Maksud, Tujuan dan Prinsip\r\nBab III Unit Pengendalian Gratifikasi\r\nBab IV Pengawasan\r\nBab V Hak dan Perlindungan\r\nBab VI Sanksi\r\nBab VII Pembiayaan\r\nBab VIII Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021. \n eraturan Sekretariat Jenderal Dewan\r\nKetahanan Nasional tentang Pedoman Pengendalian\r\nGratifikasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman\r\nPengendalian Gratiflkasi Sekretariat Jenderal Dewan\r\nKetahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melalui pengendalian gratifikasi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Definisi gratifikasi dan pengendalian gratifikasi.
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, termasuk susunan organisasi, wewenang, dan kewajibannya.
Prosedur pelaporan gratifikasi, termasuk pengecualian gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
Tindak lanjut pelaporan gratifikasi, termasuk penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
Hak dan perlindungan bagi pelapor gratifikasi.
Pembiayaan pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

\n\n

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali untuk jenis gratifikasi yang dikecualikan.
Pegawai wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan, dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik.
Pelapor gratifikasi berhak memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya, informasi perkembangan laporan, dan perlindungan. Perlindungan meliputi perlindungan hukum dari tindakan balasan, pemindahtugasan jika ada intimidasi, bantuan hukum, dan kerahasiaan identitas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratiflkasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE SECRETARIAT GENERAL OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
GRATIFICATION CONTROL WITHIN THE
SECRETARIAT GENERAL OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL,

Considering:

that to organize a clean government and free from corruption, collusion, and nepotism within the Secretariat General of the National Security Council, it is necessary to control the receipt and giving of gratification as a manifestation of employee integrity in carrying out government duties and functions;
that the Regulation of the Secretary General of the National Security Council Number 02 of 2019 concerning the Guidelines for Gratification Control of the Secretariat General of the National Security Council is no longer in accordance with the development of laws and regulations and organizational needs; and
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f035a40e-3298-4093-9aab-8fa70a33c00e","actionData","errors"]