[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f032cbeb-197a-4c93-ad22-3e4a316b0f0d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2004","number","6","year","2004","published_date","2004-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2004/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan dewasa ini serta sejalan dengan pesatnya pembangunan, maka perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas Daerah Kota Tanjungpinang pengenaan biaya pelayanan kesehatan pada PuskesmasDaerah Kota Tanjungpinang yang termasuk kedalam retribusi\r\ndaerah atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas dan perlu pengaturan sebagai pedoman dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya \n Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958;Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966;Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ;Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 \n Puskesmas sarana pelayanan kesehatan dan perlu penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan\r\npelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada orang atau badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya untuk meningkatkan kualitas \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2004. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas di Kota Tanjungpinang. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seiring dengan meningkatnya kebutuhan biaya pelayanan kesehatan dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Daerah diharuskan membayar biaya pelayanan, kecuali ditentukan lain.
Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan indeks biaya yang berlaku.
Jenis pelayanan yang dikenakan tarif meliputi rawat jalan, rawat inap, penunjang diagnosis, tindakan medis dan terapi, perawatan jenazah, dan pelayanan lainnya.
Pengelolaan keuangan Puskesmas diatur, termasuk penyetoran penerimaan ke Kas Daerah dan alokasi kembali untuk biaya operasional.

Peraturan ini juga mengatur tentang kewenangan pimpinan Puskesmas untuk membebaskan biaya pelayanan bagi orang kurang mampu dan ketentuan tarif bagi peserta PT. Persero Askes Indonesia.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT
TANJUNGPINANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2004
CONCERNING
RETRIBUTION FOR BASIC HEALTH SERVICES
AT COMMUNITY HEALTH CENTERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve health services to the community and the increasing need for costs for health services today and in line with rapid development, it is necessary to adjust health service rates at the Tanjungpinang City Regional Community Health Centers;
that the imposition of health service fees at the Tanjungpinang City Regional Community Health Centers which are included in regional levies for service provided by the Regional Government through Community Health Centers and the need for regulation as a guideline and legal certainty in its implementation;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to regulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f032cbeb-197a-4c93-ad22-3e4a316b0f0d","actionData","errors"]