[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f01f13a6-dc49-410b-afe5-719da437de4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004","number","35","year","2004","published_date","2004-06-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD 2004/No.35 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar; bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur dalam Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Peraturan Daerah; \n Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang–undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-228 Tanggal 23-3-1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang nama objek dan subjek retribusi, tata cara perizinan, penolakan dan pencabutan izin peruntukan penggunaan tanah, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi, saat retribusi terutang, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, tata cara pemungutan, tata cara penagihan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi, kadaluwarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, ketentuan administrasi, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2004. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua peraturan tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004 mengatur tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Latar belakang peraturan ini adalah peningkatan status Kota Banjar menjadi daerah otonom dan perlunya menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, salah satunya melalui retribusi IPPT.

Peraturan ini mengatur tentang pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Setiap orang atau badan yang memanfaatkan peruntukan tanah untuk kegiatan usaha pembangunan harus mendapat izin dari Walikota. Tata cara perizinan meliputi pengajuan permohonan secara tertulis dengan melampirkan berbagai persyaratan seperti identitas pemohon, bukti penguasaan lahan, dan gambar teknis. Walikota dapat membentuk tim peneliti untuk memberikan rekomendasi terkait permohonan izin.

Izin IPPT mengatur ketentuan mengenai garis sempadan jalan, bangunan, pagar sungai, dan ketinggian bangunan. Permohonan izin dapat ditolak jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau jika tanah dalam keadaan sengketa. Izin dapat dicabut jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan atau perubahan rencana tata ruang.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas rencana peruntukan tanah dan jenis peruntukan/klasifikasi usaha, dengan besaran yang berbeda-beda untuk industri, pariwisata, perumahan, komersial, dan sektor lainnya. Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan dipungut di wilayah daerah. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Peraturan ini juga mengatur tata cara penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan, penghapusan retribusi, serta kadaluwarsa penagihan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).\n2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kota Banjar No. 1 Tahun 2017 tentang IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62577/perda-kota-banjar-no-1-tahun-2017","77706f6b-2475-4851-a96f-f2bf0c52dc59","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY
NUMBER : 35
YEAR : 2004
SERIES : C

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 35 OF 2004
ABOUT
LOCAL FEE FOR LAND USE ALLOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering:

that with the enactment of Law Number 27 of 2002 concerning the Establishment of Banjar City in the Province of West Java, the Administrative City of Banjar has increased its status to become an autonomous region with all the authorities and capabilities it possesses, in its implementation it is necessary to implement the principles of democracy, community participation, equality and justice, accountability and objective conditions of the region;
that in order to carry out development, governance and improve services to the community, it is necessary to explore sources of income originating from Regional Taxes / Local Fees and become the authority of the Banjar City Government;
that the sources of income

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f01f13a6-dc49-410b-afe5-719da437de4e","actionData","errors"]