[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f01aeb8f-bd58-4bf4-90e1-987ac4af13be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; \n Pasal 18 ayat (6) UU DNRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 tahun 1983; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 8 Tahun 1986; Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2008; \n 1. Nama, obyek, dan subyek retribusi\r\n2. golongan retribusi\r\n3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa\r\n4. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi\r\n5. struktur dan besarnya tarif retribusi\r\n6. wilayah pemungutan\r\n7. masa retribusi dan saat retribusi terutang\r\n8. penetapan retribusi\r\n9. tata cara pemungutan\r\n10. tata cara pembayaran\r\n11. keberatan\r\n12. tata cara pembetulan ketetapan retribusi\r\n13. pengembalian kelebihan pembayaran\r\n14. tata cara pemeriksaan retribusi\r\n15. insentif pemungutan\r\n16. pemanfaatan\r\n17. penagihan dan piutang retribusi\r\n18. sanksi administratif\r\n19. penyidikan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA. Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki IMTA dari Menteri. Subjek retribusi adalah pemberi kerja TKA.
Golongan Retribusi: Retribusi perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif ditetapkan berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif ditetapkan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika)/orang/bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan di muka.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa retribusi ditetapkan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan dibayarkan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas penerbitan SKRD.
Pembetulan Ketetapan Retribusi: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD jika terdapat kesalahan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
Pemeriksaan Retribusi: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.
Pemanfaatan: Penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan terkait perizinan dan pengembangan tenaga kerja lokal.
Penagihan dan Piutang Retribusi: Diatur mengenai tata cara penagihan retribusi yang terutang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
LOCAL FEE FOR EXTENSION OF FOREIGN WORKERS EMPLOYMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 15 paragraph (2) of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Local Fee for Traffic Control and Local Fee for Extension of Foreign Workers Employment Permit, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Fee for Extension of Foreign Workers Employment Permit; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province; \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f01aeb8f-bd58-4bf4-90e1-987ac4af13be","actionData","errors"]