[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f00d18c3-ae54-4fdc-9627-2a073fe1f0ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-06-15","effective_date","2016-06-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan BPK NO. 2, LN.2016/No.112, LL BPK: 32 hlm.
Peraturan BPK TENTANG Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan BPK Nomor 05/SK/K/1995 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini mengatur tata kerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan menggantikan Surat Keputusan BPK Nomor 05/SK/K/1995 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk tugas dan wewenang BPK, susunan BPK dan pelaksana BPK, hubungan kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, hubungan kerja antara BPK dan pelaksana BPK, hubungan kerja antara BPK dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan, hubungan kerja antara BPK dan Majelis Kehormatan Kode Etik, hubungan antara BPK dan pemangku kepentingan, pemantauan dan penyelesaian kerugian negara, penyusunan standar pemeriksaan, pemberian pendapat, pertimbangan, dan keterangan ahli, serta akuntabilitas.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, meminta keterangan dan/atau dokumen, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, menggunakan tenaga ahli, mengakses data, melakukan penyegelan, memotret, merekam, dan memantau tindak lanjut rekomendasi.

BPK juga berwenang menetapkan jenis dokumen yang wajib disampaikan, standar pemeriksaan keuangan negara, Kode Etik, membina jabatan fungsional Pemeriksa, memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta memberikan pendapat mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara, melakukan pemantauan pelaksanaan dan penyelesaian ganti kerugian, memberikan pertimbangan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah, memberikan rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah, memberikan keterangan ahli, dan menetapkan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan BPK dan Keputusan BPK yang sudah ada sebelum Peraturan BPK ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan BPK ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan BPK No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/313275/peraturan-bpk-no-2-tahun-2025","c2f4faf1-98bc-457f-9718-c294034e51be","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"Peraturan BPK No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71304/peraturan-bpk-no-1-tahun-2018","4f86d10f-af5c-48cf-9cab-c6b4538601d6","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE SUPREME AUDIT BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2016
ON
INTERNAL REGULATIONS OF THE SUPREME AUDIT BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE SUPREME AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Board, the Supreme Audit Board requires internal regulations;
that the Decree of the Supreme Audit Board Number 05/SK/K/1995 concerning the Internal Regulations of the Supreme Audit Board is no longer in accordance with the developments and needs of the organization and the provisions of laws and regulations, so it needs to be replaced;
that based on the matters referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Supreme Audit Board concerning the Internal Regulations of the Supreme Audit Board;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f00d18c3-ae54-4fdc-9627-2a073fe1f0ea","actionData","errors"]