[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f00cc133-f5b7-4886-a8a6-0f1187b0fb50","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pergudangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Penyelenggaraan Pergudangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - pergudangan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2011/NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pergudangan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kota Baubau, perlu penataan dan pembinaan pergudangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu membentuk Perda Kota Baubau tentang Penyelenggaraan Pergudangan. \n Dasar Hukum : \r\n\r\n1.\tPasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2.\tUU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; \r\n3.\tUU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau–Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); \r\n4.\tUU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); \r\n5.\tUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. \r\n6.\tUU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n7.\tPP Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); \r\n8.\tPP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \r\n9.\tPP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); \r\n10.\tPerpres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerUUan; \r\n11.\tPerda Kota Bau-Bau Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2); \r\n12.\tPerda Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3); \r\n13.\tPermendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan. \n Perda ini mengatur tentang :\r\n1.\tKETENTUAN UMUM \r\n2.\tPENYELENGGARAAN PERGUDANGAN \r\nBagian kesatu : Tanda Daftar Gudang \r\nBagian Kedua : Sistem dan Prosedur Pengajuan TDG \r\nBagian Ketiga : Perubahan Gudang\r\nBagian Keempat : Penyimpanan Barang di Gudang \r\nBagian Kelima : Pelaporan \r\n3.\tPEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN TDG DAN SANKSI ADMINISTRASI\r\n4.\tHAK DAN KEWAJIBAN \r\n5.\tSANKSI ADMINISTRASI \r\n6.\tPELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN\r\nBagian kesatu : Pelaksanaan\r\nBagian Kedua : Pengawasan dan Pengendalian \r\nBagian Ketiga : Peran Serta Masyarakat\r\n7.\tKETENTUAN PIDANA \r\n8.\tPENYIDIKAN\r\n9.\tKETENTUAN PERALIHAN\r\n10.\tKETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Ketentuan yang mengatur tentang pelayanan perizinan penyelenggaraan pergudangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pergudangan di Kota Baubau. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan niaga dan memperlancar distribusi barang guna memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuannya adalah untuk melakukan penataan dan pembinaan pergudangan.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban setiap badan usaha atau perorangan yang memiliki/menguasai gudang untuk memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).
Masa berlaku TDG adalah 5 tahun dan wajib diperpanjang 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku, serta diregistrasi ulang setiap 2 tahun 6 bulan.
Sistem dan prosedur pengajuan TDG, termasuk persyaratan untuk permohonan baru, perubahan, penggantian karena hilang atau rusak, dan pendaftaran ulang.
Kewajiban melakukan perubahan TDG jika terjadi perubahan hak pengelolaan dan peruntukan gudang.
Ketentuan mengenai penyimpanan barang di gudang, termasuk batasan waktu penyimpanan dan persyaratan untuk penyimpanan melebihi batas waktu yang ditentukan.
Kewajiban pelaporan mutasi barang oleh pemilik/penguasa gudang kepada Kepala Dinas setiap tahun.
Penetapan Kepala Dinas sebagai pejabat yang berwenang memberikan TDG dan sanksi administrasi.
Hak dan kewajiban pemilik/penguasa gudang, termasuk larangan menyimpan barang terlarang dan kewajiban menyalurkan barang jika diminta oleh Pemerintah Daerah dalam situasi tertentu.

","transitional_provisions","1. TDG yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Penyelenggara pergudangan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan TDG berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Kepala Dinas berwenang memberikan peringatan tertulis apabila pemilik/penguasa gudang tidak melaksanakan kewajiban, menggunakan gudang tidak sesuai peruntukan, atau belum memiliki TDG.\n2. Jika peringatan tidak diindahkan, Kepala Dinas berwenang membekukan TDG selama maksimal 6 bulan.\n3. Kepala Dinas berwenang mencabut TDG jika diperoleh berdasarkan data palsu, tidak melakukan perbaikan setelah pembekuan, atau melanggar peraturan perundang-undangan.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION OF WAREHOUSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAU-BAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to regulate trade and facilitate the distribution of goods in order to meet consumer needs in the Baubau City area, it is necessary to organize and develop warehousing; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to form a Regional Regulation of Baubau City concerning the Organization of Warehousing; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law Number 13 of 2001 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f00cc133-f5b7-4886-a8a6-0f1187b0fb50","actionData","errors"]