[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f00825fc-4bc8-4e24-b5d7-0cc1c2e1bbc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-10-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUSAHAAN DAERAH
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
ABSTRAK:	\n \n Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan\r\nSelayar merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan\r\nusaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber\r\ndaya lokal yang berorientasi profit dan sosial yang bertujuan\r\nuntuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan\r\nekonomi daerah dan merupakan suatu sarana untuk menambah\r\nsumber Pendapatan Asli daerah (PAD); bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan\r\nPerusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar perlu\r\nmengatur pengelolaannya \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian \r\n 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hudup \r\n 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen \r\n 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan \r\n10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan \r\n13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; \r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 8 tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Berdikari” Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar \r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar \r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar \r\n \n PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR\r\nABSTRAK\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Berdikari\" Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar (Lembaran Daearah Kabupaten Selayar Tahun 1996 Nomor : 6 ), kecuali Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 sampai dengan Pasal 36.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembentukan peraturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PD Berdikari, yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PD Berdikari menyelenggarakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Lembaga pelaksana pengelolaan manajemen operasional PD. Berdikari adalah lembaga yang menangani pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
Kedudukan dan kemungkinan pembukaan kantor cabang atau perwakilan.
Asas penyelenggaraan PD. Berdikari meliputi kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas.
Tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal, memberikan kontribusi bagi PAD, mendorong daya saing global, memperluas bidang usaha melalui kemitraan, dan menjadi penyeimbang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bidang usaha PD. Berdikari meliputi perindustrian, perdagangan umum, pengangkutan, kontraktor dan jasa, pertambangan dan energi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, jasa kelistrikan, dan lain-lain.
Modal dasar dan modal disetor PD. Berdikari, serta sumber penambahan modal.
Saham PD. Berdikari terdiri atas saham prioritas dan saham biasa.
Rapat Pemegang Saham, termasuk ketentuan mengenai undangan, kehadiran, hak suara, dan pengambilan keputusan.
Anggaran Perusahaan, termasuk penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Laporan Perusahaan, termasuk laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan, serta laporan perhitungan rugi/laba tahunan.
Penetapan dan penggunaan laba bersih.
Pembubaran Perusahaan, termasuk likuidasi dan pertanggungjawaban.
Kepengurusan yang terdiri atas Direksi dan Badan Pengawas, termasuk pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan, dan pemberhentian.
Pegawai Perusahaan, termasuk pengangkatan, syarat-syarat, masa percobaan, dan pemberhentian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
NUMBER 13 OF 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL COMPANY BERDIKARI
KEPULAUAN SELAYAR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN SELAYAR,

Considering:

that the Regional Company Berdikari of Kepulauan Selayar Regency is a Regional Company that organizes productive businesses by utilizing the potential of local resources that are profit and socially oriented which aims to assist the Regional Government in efforts to improve the regional economy and is a means to increase the source of local own revenue (PAD);
that to further improve the performance and service of the Regional Company Berdikari of Kepulauan Selayar Regency, it is necessary to regulate its management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Management of the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f00825fc-4bc8-4e24-b5d7-0cc1c2e1bbc3","actionData","errors"]