[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f001a330-b753-4259-b6f9-30abc126ddbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-01-11","effective_date","2016-03-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","Badan Pemusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Pemusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;\r\n \n Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana\t\ttelah diubah dengan Peraturan Pemerintah\tNomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\tPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);\r\n3. Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan BPD;\r\n4. Peraturan Tata Tertib BPD;\r\n5. Pimpinan dan Musyawarah BPD;\r\n6. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n7. Ketentuan Peralihan;\r\n8. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006, Seri E Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006, Seri E Nomor 20).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Tuban. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat desa, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis, serta meningkatkan kinerja kelembagaan desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Keanggotaan BPD: Mengatur persyaratan calon anggota BPD, jumlah anggota berdasarkan jumlah penduduk desa, dan proses pengisian keanggotaan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Larangan BPD: Menetapkan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa. Mengatur hak BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Menetapkan kewajiban anggota BPD untuk memegang teguh Pancasila, melaksanakan kehidupan demokrasi, menyerap aspirasi masyarakat, dan mendahulukan kepentingan umum. Mencantumkan larangan bagi anggota BPD, seperti merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, dan merangkap jabatan.
Peraturan Tata Tertib BPD: Mengamanatkan penyusunan peraturan tata tertib BPD yang mengatur waktu musyawarah, pimpinan musyawarah, tata cara musyawarah, tata laksana menyatakan pendapat, dan pembuatan berita acara musyawarah.
Pimpinan dan Musyawarah BPD: Mengatur struktur pimpinan BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Menetapkan mekanisme musyawarah BPD, termasuk kuorum, pengambilan keputusan, dan penetapan hasil musyawarah.
Pembinaan dan Pengawasan: Menetapkan peran Pemerintah Daerah dan Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penerapan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi desa dalam hal keanggotaan BPD, fungsi, hak, kewajiban, dan larangan BPD, peraturan tata tertib BPD, serta pimpinan dan musyawarah BPD.

","transitional_provisions","1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa keanggotaannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 65 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Village Representative Body;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 9) as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 19, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f001a330-b753-4259-b6f9-30abc126ddbc","actionData","errors"]