[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f00095d0-100b-4ab6-845f-f12e3c1bd57a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tebo","place_of_enactment","Muara Tebo","theme","HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK KEUANGAN - ADMINISTRASI - PIMPINAN - ANGGOTA - DPRD - KABUPATEN TEBO
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD.2019/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.62 Tahun 2017 \n Perda Ini Mengatur Mengenai Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo; Meliputi; Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Dana Operasional; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017. \n Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tebo No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No. 12 Tahun 2008, sepanjang mengatur Mengenai hak keuangan dan Administtratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten tebo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 22 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 12) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut. Selain itu, Pimpinan DPRD juga mendapatkan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Anggota DPRD dapat memperoleh rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi.
Uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya.
Belanja penunjang kegiatan DPRD, yang meliputi program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, serta pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TEBO
THE PROVINCE OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF TEBO REGENCY
NUMBER 2 OF 2017
on
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS OF LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE COUNCIL
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REGENCY OF TEBO

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEBO

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas	\n \n that to implement the provisions of Article 28 Government Regulation Number 18 of 2017 on the Financial and administrative rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Financial and administrative rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives of Tebo Regency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 54 of 1999 on the Establishment of Sarolangun Regency,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f00095d0-100b-4ab6-845f-f12e3c1bd57a","actionData","errors"]