[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","effc3115-ca04-493b-b2a1-3d2139eb2675","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-12-27","effective_date","2018-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Barat","place_of_enactment","Gerung","theme","Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - BAnTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Lombok Barat , Nomor Register 90 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 69 1958, UU No.16 2011, UU No. 23 2014, PP No. 83 2008, PP No. 42 2013 \n Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum, , Pengawasan, Larangan, Saksi Administratif, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. \n - \n - \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk menjamin hak masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Latar belakangnya adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi dan banyaknya perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lombok Barat.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah, dengan pelaksanaan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, menerima anggaran, mengeluarkan pendapat dalam pembelaan perkara, serta mendapatkan informasi dan perlindungan hukum.

Masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Barat berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai, sesuai standar bantuan hukum dan kode etik advokat, serta berhak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum wajib menyampaikan informasi yang benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Syarat untuk memperoleh bantuan hukum adalah mengajukan permohonan tertulis dengan identitas dan uraian singkat masalah, menyerahkan dokumen perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin. Dana penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD, dengan penyaluran melalui perjanjian kerja sama. Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan penggunaan dana setiap triwulan.

Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dengan membentuk Tim Verifikasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum (Pasal 31) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, atau pencabutan sementara/tetap izin.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum (Pasal 31) dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 33).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST LOMBOK
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF WEST LOMBOK REGENCY
NUMBER 8. YEAR 2018
on
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST LOMBOK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions in Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Legal Aid for Poor Communities. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 69 of 1958, on the Establishment of Level II Regions in the Level I Territory of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of 1958 Number 122, Supplement to State Gazette Number 1655); \n Law Number 16 of 2011 on Legal Aid (State Gazette of THE REPUBLIC OF INDONESIA of 2011

","pdf_url","/proxy/pdf?id=effc3115-ca04-493b-b2a1-3d2139eb2675","actionData","errors"]