[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efecf113-f92b-4109-aee8-7a098abde40e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi kependudukan
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2021/NO.3, LL Kab. Sanggau : 26 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa setiap penduduk berhak atas perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021. \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 \n 24 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan daerah yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait administrasi kependudukan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, menjamin akurasi data kependudukan, dan ketunggalan NIK.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan terkait penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi anak di bawah 17 tahun yang belum menikah, penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pembatalan dokumen pendaftaran penduduk yang dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan (contrarius actus). Selain itu, diatur pula mengenai dokumen kependudukan dengan format digital yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el yang tidak memerlukan legalisir.\n\nPeraturan ini juga menegaskan bahwa semua pelaporan peristiwa kependudukan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, serta pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Sanggau No. 6 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/108137/perda-kab-sanggau-no-6-tahun-2010","8fc189a6-84ad-44bd-90ed-6879b0f4d929","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SANGGAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2010
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU,

\n\n \n \n

Considering:

that every resident is entitled to protection, recognition, determination of personal status and legal status of population events and important events experienced;
that civil registration has important and strategic value for the implementation of regional administration, development and public service, as well as democratic planning, law enforcement, so it is necessary to carry out civil registration management in a coordinated and sustainable manner;
that in order to harmonize with higher laws and regulations, adjustments need to be made to Regional Regulation Number 6 of 2010 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efecf113-f92b-4109-aee8-7a098abde40e","actionData","errors"]