[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efe85e88-1576-4433-9e50-6075c751c8f1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-02-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tanggung Jawab Sosial-Lingkungan Perusahaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan serasi dan seimbang dan memperoleh hasil yang optimal maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b.maksud,tujuan dan asas; c. penyelenggaraan TJSLP; d. pelaksanaan TJSLP; e. forum TJSLP; f. duta TJSLP; g. sistem informasi; h. penghargaan; i. pembiayaan; j. pembinaan dan pengawasan; k. ketentuan peralihan; l. ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Halmahera Tengah. Latar belakangnya adalah bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong perusahaan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, memberikan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP, memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak lain dalam koordinasi dan fasilitasi TJSLP, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan/desa untuk memfasilitasi perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sasaran penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada masyarakat di wilayah kerja perusahaan dan/atau di sekitar atau di luar wilayah kerja perusahaan. Program pembangunan yang menjadi sasaran meliputi bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial dan keagamaan, perekonomian rakyat, lingkungan, dan bidang lainnya yang disepakati.

Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan pemerintah daerah melalui Tim Fasilitasi, dan menuangkannya dalam rencana kerja sama yang disepakati bersama. Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada pemerintah daerah setiap tahun. Perusahaan dapat membentuk forum TJSLP sebagai wadah kerja sama. Bupati dapat mengangkat duta TJSLP untuk mendukung pelaksanaan TJSLP. Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan dalam penyusunan rencana TJSLP. Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSLP. Pembiayaan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.

","transitional_provisions","1. Program TJSLP di Kecamatan/Desa yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Forum TJSLP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF HALMAHERA TENGAH REGENCY
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU
NUMBER 2 OF 2016
ON
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HALMAHERA TENGAH,

\n\n \n \n

Considering:

that companies have a responsibility to the community and the environment as a form of concern and participation in accelerating the achievement of regional development goals;
that in order for corporate social and environmental responsibility to be implemented harmoniously and in a balanced manner and to obtain optimal results, it must be synergized with development programs in the region;
that in order to synergize corporate social and environmental responsibility programs implemented by companies with development programs in the region, regulations are needed that can serve as guidelines for all parties;
based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efe85e88-1576-4433-9e50-6075c751c8f1","actionData","errors"]